Suara.com - Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro menyesalkan rotasi massal pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono. Karyatin menilai Heru tak memiliki pertimbangan matang sebelum melakukan mutasi massal itu.
Sebab, saat ini terdapat delapan jabatan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Empat di antaranya dikarenakan rotasi 20 pejabat pada 21 Maret lalu.
Delapan posisi kosong itu adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepala Dinas Pendidikan.
Lalu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Bina Marga: Heru Suwondo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik: Yudhistira Nugraha
"Sampai sekarang itu masih banyak kekosongan-kekosongan jabatan struktural yang masih dijabat oleh Plt. Sementara yang menggantikan tidak ada, berarti tidak diperhitungkan betul," ujar Karyatin saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).
Ia pun menilai alasan rotasi massal yang dilakukan Heru Budi ini hanya berdasarkan kesukaan atau like and dislike saja. Seharusnya, kebijakan ini merupakan hasil penilaian dan evaluasi kinerja tiap pejabat SKPD terkait.
"Ketika dievaluasi tidak bagus maka perlu ada rotasi, mutasi bahkan nominasi sekalipun. Tetapi kalau dasarnya like and dislike. Nah ini yang tidak tepat menurut saya," ucapnya.
Karena itu, ia meminta agar ke depannya Heru mengedepankan pertimbangan matang dalam melakukan rotasi pejabat. Ia juga meminta Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan juga dilibatkan dalam hal ini.
"Sebaiknya ketika akan melakukan proses rotasi, mutasi atau promosi dan lain sebagainya yang terkait dengan SDM yang ada di Pemprov juga melalui mekanisme yang semestinya sesuai dengan aturan," pungkasnya.
Baca Juga: 20 Pejabat Eselon II Dirombak Heru Budi, Politisi Gerindra Kaget: Nggak Ada Info
Dirombak Heru
Sebelumnya Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jajaran pejabat tinggi pratama pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Terdapat sejumlah pejabat yang dicopot dan dilantik oleh Heru.
Hal ini diketahui dalam kegiatan acara pelantikan dan pengukuhan pejabat tinggi pratama di Balai Kota DKI, Selasa (21/3/2023) yang dipimpin Heru. Kendati demikian, acara ini digelar secara tertutup.
Berikut 20 pejabat tinggi pratama yang dilantik Heru:
1. Nama: Alifianti Lestari
Jabatan lama: Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan
Berita Terkait
-
Kecewa Tak Pernah Dikabari Heru Budi Mau Rotasi Massal Pejabat, PKS: Beritanya Saja Tahu dari Orang Lain
-
Pemprov DKI Siapkan 2.258 Bus Antarkan Pemudik dari Ibu Kota ke Kampung Halaman
-
20 Pejabat Eselon II Dirombak Heru Budi, Politisi Gerindra Kaget: Nggak Ada Info
-
Heru Budi Lanjutkan Program Jakpreneur Warisan Anies, 18 ribu Wirausahawan Ikut Mendaftar
-
Problematik! Tersandung Kasus Hukum, Ini Rincian 3 Dirut BUMD Pilihan Pemprov DKI
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid