Suara.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyayangkan rotasi 20 pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dilakukan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pasalnya, Heru melalui jajarannya tak memberitahukan informasi apapun terkait kebijakan ini.
Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiantoro mengatakan pihaknya dari awal tak dilibatkan dalam penentuan rotasi pejabat. Bahkan, ia sendiri mengaku baru mengetahui adanya rencana pelantikan 20 pejabat bukan dari pihak Pemprov DKI.
"Yang lebih disoroti adalah, kami selaku mitra kerja Pak Gubernur tidak pernah dikasih tahu akan adanya proses-proses itu," ujar Karyatin saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).
"Jangankan prosesnya, berita akan ada pelantikan saja justru kami mendapatkan beritanya bukan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang memang melakukan tugas-tugas itu tapi justru dari orang lain kan," katanya menambahkan.
Bahkan, Karyatin selaku anggota Komisi A bidang pemerintahan yang merupakan mitra kerja BKD, menyebut Komisi A tak mengetahui rencana pelantikan itu.
"Ini sangat disayangkan. Padahal kan komisi A adalah mitra kerja eksekutif terkait kepegawaian makanya BKD ada di komisi A. Sangat disayangkan," ucapnya.
Tak hanya minimnya informasi, Karyatin juga menilai pelantikan 20 pejabat itu terkesan dilakukan kucing-kucingan agar tak banyak yang mengetahui. Sebab, pihaknya di Komisi A tak ada yang diundang dalam pelantikan itu.
"Jadi dadakan banget ya pelantikan. Tidak sekadar dadakan, semacam kucing-kucingan. Iya sama orang kami saja gak diundang," pungkasnya.
Rotasi Besar-besaran
Baca Juga: 20 Pejabat Eselon II Dirombak Heru Budi, Politisi Gerindra Kaget: Nggak Ada Info
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jajaran pejabat tinggi pratama pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Terdapat sejumlah pejabat yang dicopot dan dilantik oleh Heru.
Hal ini diketahui dalam kegiatan acara pelantikan dan pengukuhan pejabat tinggi pratama di Balai Kota DKI, Selasa (21/3/2023) yang dipimpin Heru. Kendati demikian, acara ini digelar secara tertutup.
Awak media awalnya tidak diperkenankan masuk ke gedung Blok C yang di dalamnya terdapat Balai Agung tempat acara pelantikan digelar.
"Belum boleh masuk, belum ada arahan dari pimpinan. Maaf ya," ujar salah seorang pegawai Pemprov DKI.
Tak lama, awak media dibolehkan menunggu di depan pintu Balai Agung. Namun, Heru dikabarkan tidak akan memberikan keterangan atas perombakan jajaran pejabat peninggalan era eks Gubernur Anies Baswedan itu.
Keterangan kepada awak media terkait acara ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono.
Berita Terkait
-
20 Pejabat Eselon II Dirombak Heru Budi, Politisi Gerindra Kaget: Nggak Ada Info
-
Angkat Azas Tigor Nainggolan Jadi Komisaris LRT, Heru Budi Bantah Ingin Membungkam Pengamat Kritis
-
Setuju Jusuf Kalla Usulkan Cawapres, Mardani PKS: Tandanya Pak JK Berharap Mas Anies Menang
-
Ogah Tanggapi Marak Aksi Tolak Israel di Piala Dunia U-20, Pj Gubernur DKI: Itu Urusan PSSI
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
KPK Soal Pembebasan Ira Puspadewi Cs: Secepatnya Ya
-
Belum Terima BLTS? PT Pos Indonesia Pastikan Surat Pemberitahuan Masih Terus Didistribusikan
-
Survei Tingkat Kepercayaan ke Lembaga Negara: BGN Masuk Tiga Besar, DPR-Parpol di Posisi Buncit
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda