Suara.com - Kelompok Kerja (Pokja) Keselamatan Jurnalis Tanah Papua akhirnya terbentuk dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Wilayah Timur untuk Pemetaan Keselamatan Jurnalis yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (1/4/2022).
Terbentuknya Pokja antara Dewan Pers dengan pemangku kepentingan berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan pers di Tanah Papua. Adapun kegiatan FGD Pemetaan Keselamatan Jurnalis mengangkat tema 'Tantangan Terwujudnya Keselamatan Jurnalis dan Mendorong Terbentuknya Kolaborasi Multi Stakeholder'.
Dalam kegiatan FGD Pemetaan Keselamatan Jurnalis, AJI didukung oleh belasan lembaga pemangku kepentingan yang terkait, antara lain Dewan Pers, LBH Pers Jakarta, Komite Keselamatan Jurnalis (Sindikasi) IJTI Papua, AMSI Papua, PWI Papua, Sinode GKI di Tanah Papua, Polda Papua, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Papua dan Perkumpulan Bantuan Hukum Pers Tanah Papua.
Lembaga lainnya yang terlibat adalah Aliansi Demokrasi untuk Papua, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sorong Raya, Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua serta Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara.
Kegiatan yang terselenggara pada pukul 10.00 WIT di hotel Horison Jayapura diikuti oleh 32 orang. Kegiatan ini dimulai dengan penyampaian materi dari sejumlah narasumber dan diskusi mengenai kondisi jurnalis di Papua dan upaya untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis.
Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim menjadi pembicara perdana yang memaparkan kondisi kebebasan pers di Indonesia wilayah timur. Sementara Ahmad Fathanah dari LBH Pers Jakarta menyampaikan materi upaya dan strategi menghadapi situasi dan permasalahan kebebasan pers dan kekerasan jurnalis di Tanah Papua.
Kekerasan Kepada Jurnalis Papua
Dari data AJI Jayapura, telah terjadi 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Tanah Papua dari tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2023. Kasus kekerasan yang terkini pada tahun ini terjadi pada tanggal 13 Maret lalu di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Massa mengintimidasi Redaksi Teropong News agar menghentikan peliputan masalah illegal logging di Kabupaten Sorong. Apabila ancaman itu tidak dilaksanakan, maka wartawan di media online tersebut akan dibunuh dan kantornya dibakar massa.
Selain itu, masih terjadi gangguan jaringan telekomunikasi di Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura pada tanggal 9 Maret 2022. Berdasarkan data Telkom Papua, Gangguan terjadi pada pukul 08.15 hingga baru sepenuhnya normal pada 15.00 WIT.
Masalah ini sudah terjadi berulang kali dan sangat berdampak pada aktivitas masyarakat khususnya insan pers di Tanah Papua. Dari catatan AJI Jayapura, sudah terjadi tujuh kali gangguan jaringan telekomunikasi dalam rentang tahun 2015 hingga 2023.
Pentingnya Pokja Keselamatan Jurnalis
Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Asep Setiawan tampil sebagai pembicara terakhir menyampaikan tentang pentingnya upaya pembentukan Pokja, media center dan agenda bersama terkait upaya memperkuat kebebasan pers dan melindungi keselamatan jurnalis di Tanah Papua.
Pada akhir kegiatan sekitar pukul 16.00 WIT, seluruh peserta kegiatan menyepakati pembentukan Pokja Keselamatan Jurnalis Tanah Papua dan Media Center Pokja Keselamatan Jurnalis Tanah Papua. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan bersama oleh para peserta kegiatan.
Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Asep Setiawan, dengan adanya Pokja Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua, lebih menekankan dan memperkuat upaya untuk menjaga keselamatan Pers. Tujuannya, agar para jurnalis dapat melaksanakan tugas dalam rangka membangun kemerdekaan dan demokrasi di Indonesia.
Tag
Berita Terkait
- 
            
              OPM: Indonesia Mengecam Israel sebagai Penjajah Sembari Terus Membunuh Orang Asli Papua
 - 
            
              Bawa 17 Tuntutan, Aksi Damai Mahasiswa Papua di Bali Dipukul Mundur
 - 
            
              Aksi Damai Mahasiswa Papua Komite Kota Bali Dihadang, Puluhan Massa Aksi Terluka
 - 
            
              Drama Lukas Enembe Tak Ada Habisnya, Kini Gugat KPK Minta Dibebaskan dari Tahanan
 - 
            
              Nama Johhny G Plate Jadi Sorotan Setelah Percakapan Dana Operasional Rp 500 Juta Terbongkar
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah
 - 
            
              Dinilai Bukan Pelanggaran Etik, Ahli Hukum Sebut Ucapan Adies Kadir Hanya Slip Of The Tongue