Jejak Karier Pemerintahan Wiranto
Dalam pemerintahan, Wiranto dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan Keamanan pada 1998. Ia juga ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada tahun 2000.
Lama absen sebagai menteri, Wiranto ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2016, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
Terbaru, Wiranto menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2019 hingga 2024. Kala itu, dilantik bersama Ketua Wantimpres bersama delapan orang di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Jejak Politik Wiranto
Sementara dalam organisasi politik, Wiranto sempat menjadi anggota Dewan Pembina Partai Golkar pada 1998. Ia juga sempat menjadi Ketua Umum Partai Hanura pada 2006 hingga 2019.
Sebelumnya, Wiranto pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2004, 2009 dan 2014.
Pada 2004, Wiranto mencalonkan diri sebagai capres bersama dengan Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar. Namun ia kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla.
Kemudian pada 2009, Wiranto mengajukan diri sebagai wakil presiden bersama dengan Jusuf Kalla. Namun lagi-lagi ia mengalami kekalahan melawan SBY dan Boediono.
Selanjutnya pada 2014, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai bakal capres pada Pemilu 2014 bersama Hary Tanoesoedibjo. Namun keduanya sudah tidak lolos ke tahap selanjutnya karena suara Partai Hanura terhitung sedikit.
Setelah berkecimpung di dunia politik bersama partai yang diciptakannya, Partai Hanura, Wiranto kini memutuskan bergabung ke PAN.
Jejak Organisasi Wiranto
Wiranto juga turut berkecimpung dalam berbagai jabatan dalam organisasi masyarakat dan olahraga. Organisasi masyarakat dan olahraga tersebut yakni sebagai berikut:
- Ketua Eksekutif Institute For Democrazy of Indonesia
- Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Mathla'ul Anwar
- Ketua Dewan Pembina Paguyuban Warung Tegal Indonesia
- Dewan Pembina Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia ( FKPPAI )
- Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Masyarakat Cinta Masjid Indonesia
- Anggota Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
- Ketua Umum PB. Federasi Karatedo Indonesia
- Ketua Umum PB. Gabungan Bridge seluruh Indonesia
- Ketua Dewan Pembina PSSI
- Ketua Umum PB. Taekwondo Indonesia
- Ketua Umum PP. PBSI
- Dewan Kehormatan PBSI
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Berita Terkait
-
VIDEO MENGERIKAN! Amuk Ombak Pelabuhanratu Sukabumi, 5 Wisatawan Dinyatakan Hilang, 12 Orang Begini Nasibnya
-
Ini Dia Sosok Tenten Anisa, Wanita yang Diduga Jadi Selingkuhan Virgoun
-
Luna Maya dan Maxime Bouttier Diduga Jalin Ikatan Cinta hanya Gegara Hal Ini
-
Kembali Viral Momen Haru Virgoun Bawa Istri ke Panggung, Kepala Dielus, Badan Dipeluk
-
Sebut Prabowo Mumpuni Jadi Capres 2024, Wiranto: Punya Pengalaman yang Lengkap dan Setia NKRI
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO