Suara.com - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengutarakan keanehannya melihat Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang sudah memiliki koalisi sendiri tetapi masih secara resmi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlebih saat ini, keberadaan NasDem mulai diabaikan oleh Jokowi.
"Sungguh hal yang aneh bin ajaib, jika sudah jelas-jelas berbeda dalam sikap dan pilihan politik dengan seluruh partai koalisi pemerintah soal pilpres, namun status resminya masih sebagai partai di dalam koalisi pemerintah," kata Viva saat dikonfirmasi, Jumat (5/5/2023).
Hal tersebut dibuktikan dengan tak diundangnya Partai NasDem dalam pertemuan seluruh ketua umum parpol pro pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.
"Keluarga berkumpul tetapi ada anggota keluarga yang tidak diundang karena telah menyatakan sikap yang berbeda dengan seluruh anggota keluarga lainnya," ujarnya.
"Apakah dengan kondisi seperti itu hidupnya Nasdem bisa merasakan kenyamanan dan kebahagiaan?," singgung Viva.
Jokowi Tak Undang NasDem
Jokowi mengaku tidak mengundang Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam pertemuan ketua umum partai politik (parpol) pro pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5/2023) malam. Jokowi memiliki alasan tersendiri mengapa memutuskan untuk tidak mengundang partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut.
"Ya, memang nggak diundang," kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi mengungkap alasan tak mengundang NasDem karena partai tersebut sudah memiliki koalisi sendiri yakni Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS. Sementara, menurutnya parpol yang ia undang memiliki rencana yang sama untuk bekerja sama dalam sektor politik.
Baca Juga: Harus Hati-hati! Ini Momen Jokowi Jajal Jalan Rusak di Lampung Pakai Mobil RI 1
Dengan demikian, ia beranggapan Partai NasDem tidak perlu diundang dalam pertemuan tersebut.
"NasDem itu kita harus bicara apa adanya, ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri," terangnya.
"Ini gabungan partai yang kemarin kumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain. Mestinya ini memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini harus tahu strateginya kan mestinya nggak seperti itu," sambungnya.
Berita Terkait
-
Momen Mobil Tersangkut hingga Presiden Jokowi Harus Turun karena Jalan Rusak di Lampung, Ekspresi Kecewa Jadi Sorotan
-
Ekspresi Wajah Jokowi saat Lintasi Jalan Rusak di Lampung
-
Ekspresi Wajah Jokowi saat Lintasi Jalan Rusak di Lampung
-
Jokowi Tak Undang NasDem Ngumpul di Istana, PAN: Biar Gak Disangka Pengaruhi Sikap Politiknya
-
Muncul Duet Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Respon Mas Wali Sejalan dengan Amanat Presiden Jokowi...
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi