Kontroversi RUU Kesehatan yang Ditolak Nakes, Ancaman Mogok Kerja di Depan Mata

Suara.com - Ribuan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia berunjuk rasa menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Isi RUU ini dianggap merugikan karena dinilai tak berpihak kepada tenaga kesehatan.

Menurut sejumlah nakes, RUU Kesehatan ini bisa membuka celah kriminalisasi yang menjerat tenaga kesehatan jika benar-benar disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengungkapkan bahwa para nakes menyampaikan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023) agar pembahasan RUU Kesehatan dihentikan.

"RUU Kesehatan itu tidak adil dan masih banyak masalah, pembahasan mengenai RUU harus dihentikan," ujarnya.

Bahkan, telah ada rencana mogok kerja nasional pada 14 Mei 2023 mendatang jika tuntutan pencabutan RUU Kesehatan ini tak dipenuhi. Berikut ini kontroversi isi RUU Kesehatan yang ditolak nakes. 

1. Pembuatan RUU Tidak Transparan

Diungkapkan bahwa dilihat dari pembuatannya, RUU Kesehatan ini dinilai tidak melalui proses yang transparan. Proses yang terjadi pada program legislasi nasional terkesan sembunyi-sembunyi dan tertutup sehingga dianggap cukup mencurigakan.

Idealnya proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terbuka dan melibatkan orang-orang yang kompeten di bidang regulasi tersebut. Proses yang tertutup dapat memicu kecurigaan, dan mengindikasikan ada yang tidak beres di dalam RUU tersebut.

2. Dibuat Tanpa Ada Naskah Akademik yang Kuat

Baca Juga: Gelar Unjuk Rasa, Ribuan Nakes Bersatu Melawan RUU Kesehatan Omnibus Law

Juru bicara Aliansi Nasional Nakes dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh indonesia, Mahesa Pranadipa, mengungkapkan bahwa RUU ini juga dibuat tanpa adanya naskah akademik yang kuat. Penjelasan mengenai dasar filosofis, dasar yuridis, dan sosiologisnya tidak didapatkan dengan relevan.

Mengingat kesehatan masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab negara berdasarkan amanat dari UUD 1945, maka idealnya penyusunan regulasi terkait hal ini melibatkan pula komponen bangsa, organisasi profesi, ikatan mahasiswa kedokteran, dan institusi terkait lainnya.

3. Dinilai Tak Perhatikan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pada beberapa regulasi yang ada di RUU tersebut, dinilai ada upaya pembebasan tanpa kontrol sama sekali tanpa memperhatikan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini juga dianggap sebagai hal yang berbahaya untuk kemaslahatan orang banyak, karena terkait dengan faktor kesehatan.

Idealnya regulasi menyangkut sektor kesehatan mendapat perhatian penuh dan memiliki standar jelas, sehingga apa yang diterima masyarakat untuk pelayanan kesehatan benar-benar sudah terukur dengan baik dan berstandar sesuai dengan penilaian akurat.

4. Substansi Penghapusan Peran Organisasi Profesi

Terakhir yang menjadi sorotan peserta aksi adalah bahwa adanya substansi yang membahas mengenai penghapusan peran organisasi profesi di dalam berbagai sektor. Mulai dari pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi, hingga pada surat tanda registrasi.

Surat tanda registrasi sendiri hingga saat ini berfungsi untuk registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang konsilnya masing-masing. Surat ini kemudian akan dievaluasi setiap lima tahun, sehingga kualitas nakes tetap terjaga.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni