Suara.com - Putra Menteri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, yakni Yamitema Laoly sepertinya tak pernah kehabisan dugaan kasus korupsi yang dilayangkan kepadanya.
Adapun Yamitema baru-baru ini menerima tudingan terlibat dalam monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Tuduhan tersebut sontak membuka kembali rekam jejak hitam Yamitema Laoly yang sebelumnya sempat terseret dalam lingkaran kasus korupsi.
Pernah jadi saksi korupsi Wali Kota Medan, berakhir lolos
Ternyata sebelum ramai tentang dugaan monopoli bisnis lapas, Yamitema pernah terseret kasus dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin pada 2019 lalu.
Kala itu, pria yang kerap disapa Tema ini berstatus sebagai saksi kasus korupsi.
Tema berakhir diperiksa oleh KPK dan dicecar segudang pertanyaan terkait keterlibatannya dalam proyek-proyek Dinas PUPR Medan yang diduga dikerjakan oleh perusahaan miliknya.
Beruntungnya, Tema tak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan lolos dari jeratan rompi oranye KPK.
Diketahui, bahwa perusahaan milik Tema tersebut yakni PT Kani Jaya, sebuah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Medan, Sumatera Utara.
Baca Juga: Diduga Monopoli Bisnis di Lapas, Yamitema Laoly Anak Menkumham Yasonna Dilaporkan ke KPK
Adapun PT Kani Jaya memiliki sejumlah rekam jejak yang kelam, lantaran diduga terlibat dalam proyek megakorupsi yang melibatkan instansi negara, yakni salah satunya adalah kasus Proyek Pembangunan Drainase-Pembetonan Drainase di Jalan Setia Budi dan Jalan Dr. Mansyur-Titi Bobrok Kecamatan M. Sunggal.
Selain itu, PT Kani Jaya juga terlibat dalam proyek peningkatan struktur jalan provinsi jurusan Tanjung Pura-Tanjung Selamat di Kabupaten Langkat yang juga terindikasi mengandung rasuah alias korupsi.
Dilaporkan tuduhan memonopoli bisnis lapas
Nama Yamitema Laoly kembali mencuat ke permukaan usai sosok aktor sekaligus eks residivis, Tio Pakusadewo yang kala itu diwawancara oleh Uya Kuya.
Tio di depan Uya Kuya memberi bocoran bahwa ada anak menteri yang menjalankan monopoli bisnis lapas.
"Yang menggagas itu bekas napi trus ngegaet anaknya menteri," papar Tio dalam video itu.
Berita Terkait
-
Ramai Kabar Anak Menteri Monopoli Bisnis di Penjara, KPK Akui Lapas Kawasan Rentan Korupsi
-
Rekam Jejak Yamitema Laoly, Anak Menkumham Dilaporkan ke KPK Dugaan Monopoli Bisnis
-
KPK Kembali Tahan Lima Eks Anggota DPRD Jambi Suap 'Ketok Palu' Zumi Zola
-
Mengenal Jeera Foundation Milik Anak Yasonna Laoly, Disebut Memonopoli Bisnis di Lapas
-
Soal Anak Yasonna Dituding Monopoli Bisnis di Lapas, Wamenkumham Ungkit Peran Jeera Foundation
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO