Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencantumkan pendapatan 'gaib' dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023. Hal ini diketahui dalam rapat kerja Komisi C yang membahas kegiatan triwulan 2023, Selasa (9/5/2023).
Anggota Komisi C DPRD DKI, S Andyka, mengatakan pihaknya mengetahui adanya laporan pendapatan gaib ini setelah memeriksa laporan secara rinci. Temuannya adalah terdapat laporan pendapatan tahun 2023 yang angkanya sampa persis dengan tahun 2022.
"Kenapa kok anggaran di 2022 itu copy paste sama persis dengan anggaran di 2023 sampai komanya sama, semuanya. Ini yang jadi konsen pertanyaan kami, apakah ini kok di-copy paste, kenapa seperti ini?" ujar Andyka di gedung DPRD DKI.
Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi saat rapat, Andyka menyebut pencantuman belanja gaib ini lantaran perlunya keseimbangan antara pendapatan dengan belanja dalam laporan APBD. Karena itu, perlu dicantumkan anggaran kosong agar total pendapatan dan belanja nilainya sama.
"Potensi pendapatan dari sana tuh (laporan belanja gaib) nggak ada. Tapi diisi pendapatan, kenapa? Karena belanjanya yang begitu banyak. Sehingga seolah-olah untuk mengakomodir supaya bisa tercover belanja," tuturnya.
Politisi Gerindra itu pun menyayangkan pencantuman anggaran gaib ini. Apalagi, tindakan BPKD itu disebutnya berbahaya karena bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dikatakan bahaya ya pasti bahaya lah. Ya makanya kan kita yang memiliki fungsi kontrol, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi kita sampaikan hal ini jangan terjadi lagi deh seolah-olah ada uangnya, padahal nggak ada uangnya," jelasnya.
"Hanya untuk memenuhi mohon maaf tanda kutip 'memenuhi' sahwat belanja," katanya menambahkan.
Kendati demikian, Andyka mengapresiasi BPKD yang terbuka menyampaikan seluruh laporan APBD secara rinci kepada DPRD DKI. Karena jika tidak, maka ia tak akan mengetahui adanya laporan belanja gaib itu.
"Tapi saya sendiri apresiasi dengan teman teman mitra kerja baik dari BPKD, bapenda, PPAD bahwa ternyata saat ini proses anggara yang ada baik anggara pendapat belanja dibuka secara keseluruhan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ari Wibowo Tak Beri Uang, Inge Anugrah Ungkap Sumber Pendapatannya untuk Beli Baju
-
Fadhil Saddam Beberkan Gaji Pemain Go Abroad di Eropa, "Pasti Gue Nombok untuk Kebutuhan Hidup"
-
Sekilas Profil Mohamad Taufik, Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Meninggal Dunia
-
Jejak M Taufik Sebelum Meninggal: Pernah Punya Andil Lebarkan Sayap Kekuasaan Gerindra
-
Puluhan Ustaz Gontor kecelakaan di Parigi, 3 meninggal dunia, Ribuan Santri Gontor Ponorogo Gelar Sholat Gaib
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru