5 Fakta Wakil Ketua Demokrat Jabar Ditodong Mahar Rp 500 Juta untuk Pilkada

Suara.com - Klaim adanya mahar Rp 500 juta menjadi alasan seorang Wakil Ketua Demokrat di Jawa Barat atau Jabar mengundurkan diri dari partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu.

Lantaran mengaku diminta uang setengah miliar Rupiah tersebut, sosok kader Demokrat terbaik tersebut rela mengakhiri kariernya di partai.

Kini, pihak internal partai langsung memberi tanggapan usai kabar tersebut menjadi bola panas. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya?

Kronologi pengakuan Wakil Ketua Demokrat Jabar diminta mahar Rp500 juta

Sempat beredar bahwa seorang Wakil Ketua Demokrat Jabar diminta mahar politik senilai Rp500 juta kala penjaringan dan pendaftaran caleg provinsi dimulai.

Kala itu, sosok kader Demokrat itu mengaku diminta uang jutaan Rupiah sebagai kontribusi. Adapun setiap kandidat calon legislatif sempat mengisi formulir pernyataan di Kantor DPD Partat Demokrat Jabar.

Usut punya usut ada poin pernyataan yang menyatakan kesiapan untuk membayar uang yang awalnya senilai Rp32.500.000 atau Rp32,5 juta. Kader tersebut awalnya mengaku dirinya tak keberatan dengan kontribusi sebesar itu.

Namun setelah menyetorkan surat pernyataan, ia dihubungi oleh bendahara partai pada Selasa (2/5/2023) untuk membayar uang kontribusi senilai Rp500 juta.

Sontak, hal tersebut membuat si kader muak dan mengundurkan diri.

Baca Juga: Benny Demokrat Tuding Jokowi Cawe-cawe, Gerindra: Tidak Ada Arahan dari Presiden Bentuk Koalisi

Mahar untuk mengamankan nomor caleg

Si kader dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023) menyebutkan uang mahar tersebut diperuntukan agar seorang bakal caleg dapat mengamankan nomor saat maju di Pemilihan Umum atau Pemilu.

Adapun uang tersebut ditawarkan agar si kader mendapat nomor urut 1 di dapil 15 Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Ini sosok Wakil Ketua Demokrat Jabar

Usut punya usut, sosok Wakil Ketua Demokrat Jabar tersebut adalah Didin Supriadin.

Didin merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, sebagaimana yang dikutip dari laman resmi DPRD Jabar.