Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomentar mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membisiki nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hasil musyawarah relawannya.
AHY mengatakan, Jokowi boleh saja memiliki pilihan politik. Namun begitu, AHY tidak ingin pilihan itu menutup ruang demokrasi bagi masyarakat.
"Silakan kalau beliau punya pilhan-pilihan tapi mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang bagi semua," ujar AHY di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
AHY mewanti-wanti ada seorang figur yang sengaja dipromosikan oleh orang nomor satu di republik ini. Terlebih, adanya upaya untuk menghalang-halangi sekelompok partai berkoalisi.
"Jangan sampai ada yang didukung ada yang diendorse ada yang disupport tapi ada juga yang nggak boleh, maju nggak boleh berlayar, nggak boleh bersatu," kata AHY.
"Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang," sambungnya.
Bisikan Jokowi
Sebelumnya, Jokowi belum membuka dokumen dari Musyawarah Rakyat atau Musra terkait nama-nama calon presiden yang direkomendasikan.
Jokowi mengaku masih menunggu internal partai-partai dalam menentuka sosok capres dan cawapres pilihan. Mengingat kewenangan mencalonkan terdapat di partau politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atay presidential threshold.
Baca Juga: Awas! Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Sibuk Nyaleg Abaikan Kerja
"Belum saya buka. Jadi saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai utk menyelesaikan urusan capres-cawapres," kata Jokowi di puncak acara Musra di Istora, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Kendati begitu, Jokowi mengaku akan memberikan bisikan kepada partai-partai.
"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu " kata Jokowi.
"Jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu, jangan pengen cepet-cepatan kalau Belanda masih jauh," sambungnya.
Berita Terkait
-
Awas! Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Sibuk Nyaleg Abaikan Kerja
-
Belum Jelas Sosok Cawapres Anies Baswedan Bikin Partai Demokrat dan NasDem Galau
-
CEK FAKTA: AHY Resmi Jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Siap Lawan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto?
-
CEK FAKTA: Heboh Kabar Prabowo Diusir Presiden Jokowi dari Istana Negara
-
Tetiba Temui SBY, Prabowo Subianto Bakal Merapat ke Kubu Anies Baswedan?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar