Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomentar mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membisiki nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hasil musyawarah relawannya.
AHY mengatakan, Jokowi boleh saja memiliki pilihan politik. Namun begitu, AHY tidak ingin pilihan itu menutup ruang demokrasi bagi masyarakat.
"Silakan kalau beliau punya pilhan-pilihan tapi mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang bagi semua," ujar AHY di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
AHY mewanti-wanti ada seorang figur yang sengaja dipromosikan oleh orang nomor satu di republik ini. Terlebih, adanya upaya untuk menghalang-halangi sekelompok partai berkoalisi.
"Jangan sampai ada yang didukung ada yang diendorse ada yang disupport tapi ada juga yang nggak boleh, maju nggak boleh berlayar, nggak boleh bersatu," kata AHY.
"Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang," sambungnya.
Bisikan Jokowi
Sebelumnya, Jokowi belum membuka dokumen dari Musyawarah Rakyat atau Musra terkait nama-nama calon presiden yang direkomendasikan.
Jokowi mengaku masih menunggu internal partai-partai dalam menentuka sosok capres dan cawapres pilihan. Mengingat kewenangan mencalonkan terdapat di partau politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atay presidential threshold.
Baca Juga: Awas! Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Sibuk Nyaleg Abaikan Kerja
"Belum saya buka. Jadi saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai utk menyelesaikan urusan capres-cawapres," kata Jokowi di puncak acara Musra di Istora, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Kendati begitu, Jokowi mengaku akan memberikan bisikan kepada partai-partai.
"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu " kata Jokowi.
"Jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu, jangan pengen cepet-cepatan kalau Belanda masih jauh," sambungnya.
Berita Terkait
-
Awas! Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Sibuk Nyaleg Abaikan Kerja
-
Belum Jelas Sosok Cawapres Anies Baswedan Bikin Partai Demokrat dan NasDem Galau
-
CEK FAKTA: AHY Resmi Jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Siap Lawan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto?
-
CEK FAKTA: Heboh Kabar Prabowo Diusir Presiden Jokowi dari Istana Negara
-
Tetiba Temui SBY, Prabowo Subianto Bakal Merapat ke Kubu Anies Baswedan?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana