Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah masih berupaya semaksimal mungkin membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthens.
Namun, ia merahasiakan strategi yang digunakan di tengah adanya ancaman pembunuhan.
"Nanti aja lihat perkembangannya. Menghadapi yang gitu kan tidak harus semua dibicarakan ke publik,"
kata Mahfud usai menggelar Rapat Koordinasi 'Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024' di The Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).
Mahfud menilai ancaman pembunuhan dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bukan kali pertama terjadi.
"Kalau ancaman dibunuh kan udah sering, tetapi prinsip kita, kita akan menyelamatkan nyawa sandera. Itu aja," tegasnya.
Tolak Libatkan Negara Lain
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melibatkan negara lain dalam upaya membebaskan Kapten Philips. Ia mengklaim pemerintah bisa melakukannya sendiri.
"Kita tangani sendiri secara internal kita, kebijakannya nggak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu," katanya.
Bahkan, menurut Mahfud, pemerintah tidak akan melibatkan negara lain apapun taruhannya.
"Apapun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ. Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB, ke mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional," kata dia.
Ancaman Bunuh
Kelompok TPNPB-OPM sempat mengancam menembak mati Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens. Penembakan akan dilakukan jika pemerintah tidak kunjung mengakui kemerdekaan Papua.
Hal tersebut disampaikan Kapten Philip melalui video yang diunggah juru bicara (jubir) Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda melalui akun Twitternya.
Dalam video tersebut, Kapten Philip mengatakan kalau TPNPB-OPM memberikan waktu dua bulan kepada negara lain untuk mendorong Indonesia segera mengakui kemerdekaan Papua.
"Saya kasih dua bulan lagi untuk ke semua negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka kalau sudah dua bulan dan mereka tidak bicara dengan Papua mereka akan tembak saya," kata Kapten Philip dikutip Sabtu (27/5/2023).
Berita Terkait
-
Takut Terendus PBB, Mahfud Ogah Minta Bantuan Negara Lain Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera OPM: Apa pun Taruhannya
-
Duh! Pilot Susi Air Terancam Dibunuh Kalau Pemerintah Tak Akui Papua Merdeka dalam 2 Bulan ke Depan
-
Sebut Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Perlu Perhitungan, Wapres: Biar Sandera Selamat
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan