Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, meminta agar Penjabat Gubernur DKI Heru Budi mengevaluasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) jika penyelenggaraan Formula E 2023 tak berakhir sukses. Apalagi, ajang balap mobil listrik ini merupakan perhelatan kelas internasional yang pertama kali digelar di era Anies Baswedan.
Jika nantinya tidak sukses, ia mempertanyakan kinerja para direksi Jakpro. Pasalnya, perhelatan Jakpro sudah dari awal disebut menjanjikan keuntungan tapi nyatanya malah mendatangkan banyak masalah.
"Inilah titik balik mengevaluasi kinerja direksi Jakpro. Apabila ini (Formula E) ternyata tidak sukses, segera sesudah ini saya akan sampaikan kepada pak Gubernur evaluasi, jadi jangan jual kucing dalam karung, jangan lip service lagi," ujar Manuara kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).
Ia mencontohkan pada kepengurusan direksi Jakpro sebelumnya, Formula E digembar-gemborkan memberikan dampak besar bagi perekonomian Jakarta. Padahal, akhirnya Formula E hanya mencatatkan keuntungan sebanyak Rp5,29 miliar.
Belum lagi, Jakpro memiliki utang kepada Ancol karena membangun sirkuit.
"Untung apa, utangnya banyak, likuiditas Jakpro sampai tergerus habis, sampai berdarah-darah itu Jakpro," tuturnya.
Lebih lanjut, sponsor yang berpartisipasi juga masih minim. Sejauh ini baru diketahui terdapat sponsor dari Bank Artha Graha dan sponsor utama perusahaan gula, Gulavit.
Bahkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga disebut belum ada sama sekali yang terlibat.
Karena itu, perlu dilakukan audit menyeluruh setelah penyelenggaraan Formula E 2023 selesai.
Baca Juga: Perjalanan NasDem: Dulu Di-bully saat Lawan Anies, Kini Dipuji bak Telah Dapat Hidayah
"Justru itulah, memang kewenangan dialah itu, kalau kami akan melihat secara post audit, setelah event ini kami akan dorong post audit seperti apa. kami akan lihat seperti apa (sponsornya)," ucapnya.
"Setelah post audit, semua kriteria yang menjadi komplimentary penyelenggaraan ini akan kami evaluasi, dan inilah titik balik pengevaluasi direksi Jakpro," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Minta Anies Baswedan Waspada Dijegal dari Internal Koalisi Perubahan
-
CEK FAKTA: Capres Anies Baswedan Pimpin Jihad Bersama Habib Rizieq, Siap Ratakan Ponpes Al Zaytun Pimpinan Panji Gumilang?
-
Perjalanan NasDem: Dulu Di-bully saat Lawan Anies, Kini Dipuji bak Telah Dapat Hidayah
-
Ketika Cawe-cawe Jokowi Picu Bola Panas Isu Penjegalan Anies Baswedan
-
Anggap Jokowi Tak Tahu Terima Kasih Kepada Anies, Dokter Tifa: Padahal Diajari Pidato
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Oleh-oleh Suara.com dari Swiss: Hidup Tenang Tanpa Klakson, Begini Rasanya Slow Living di Zurich
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden