Bikin Gaduh dan Tuai Kontroversi, 5 'Nyanyian' Denny Indrayana Jelang Pemilu 2024

Terakhir, majelis hakim juga mengabulkan gugatan sebagian,namun dalam putusan ini,pemilu dilaksanakan dengan system campuran beda level.

Komentari Jokowi soal cawe-cawe

Belum usai polemik informasi mengenai perubahan sistem Pemilu 2024, Denny Indrayana ikut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe jelang pemilu.

Mantan Wamenkumham ini nampak yakin betul kalau Jokowi memiliki tujuan tertentu ketika akan melakukan cawe-cawe, meski presiden menekankan akan melakukan halitu demi kepentingan negara.

Denny lalu menyatakan kalau presiden telah melakukan cawe-cawe melalui kasus upaya kudeta Partai Demokrat yang dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.

Menurut dia, jika Jokowi memang dalam posisi netral, ia tidak akan membiarkan anak buahnya mencoba merebut partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Sebut mafia di MA bantu menangkan PK Moeldoko

Terkait dengan upaya dugaan kudeta Partai Demokrat oleh Moeldoko, mantan Panglima TNI itu telah mengajukan gugatan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Denny Indrayana kembali melontarkan pernyataan kontriversial dengan mengaku kalau mendapatkan informasi PK tersebut telah diatur pemenangnya.

Baca Juga: 3 Pelanggaran Jokowi Menurut Denny Indrayana hingga Perlu Dimakzulkan

Informasi itu ia dapat dari pengakuan sejumlah terduga mafia kasus di MA yang mengaku telah dijanjikan sesuatu jika memenangkan PK Moeldoko di MA.

Minta DPR Makzulkan Jokowi

Terbaru, Denny Indrayana mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memakzulkan Jokowi dari posisinya sebagai presiden.

Menurut dia, hal itu layak dilakukan karena presiden dinilai sudah beberapa kali melanggar UUD 1945 sehingga layak untuk diperiksa.

Permintaan itu ia ungkapkan melalui salah satu cuitan di akun Twitternya @dennyindrayana beberapa waktu lalu. Pendapatnya itu didasarkan pada pernyataan Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan. Impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," ucap Denny seperti dikutip pada Rabu 7 Juni 2023.