Suara.com - Warga Ibu Kota kini dapat berbahagia lantaran akses trotoar di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat segera dibuka.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengeksekusi pembukaan trotoar Kantor Kedubes AS setelah sempat ramai didemo masyarakat.
Adapun kala Jakarta masih dipimpin oleh Joko Widodo alias Jokowi, kebijakan penutupan area trotoar itu menuai segenap kritik dari masyarakat. Salah satu kritik dilayangkan oleh Koalisi Pejalan Kaki yang diketuai oleh Alfred Sitorus.
Sitorus kala itu memaparkan bahwa trotoar adalah hak warga negara, namun pemerintah seolah tak berani menindaklanjuti.
Penutupan trotoar tersebut juga sempat dapat kritikan dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas.
Lantas, mengapa trotoar ini sempat ditutup meski ditentang oleh warga setempat?
Melacak alasan penutupan Kedubes AS: Berkaitan dengan Bom Bali
Usut punya usut dapat ditarik benang panjang bahwa jalan masuk area Kedubes AS ditutup pada tahun 2002 silam.
Tahun 2002 juga diwarnai dengan insiden rentetan Bom Bali yang menewaskan sekitar 202 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
Baca Juga: Tinjau Trotoar di Depan Kedubes AS, Ini Kata PJ Gubernur Heru
Salah satu target pengeboman tersebut adalah area kantor Konsulat Amerika Serikat, Denpasar.
Diketahui bahwa motif pemboman tersebut adalah dendam terhadap pemerintahan Barat yakni salah satunya Amerika, sebagaimana yang diakui oleh pelaku pemboman, Jemaah Islamiyah yang masih dipayungi oleh Al-Qaeda.
Berkaca dari insiden tersebut, para pemangku kebijakan menutup akses Kedubes AS di Jakarta guna menghindari insiden serupa.
Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara Kedubes AS kepada wartawan. Ia juga turut memaparkan bahwa penutupan trotoar di Kedubes AS di Jakarta dilakukan atas izin Kementerian Luar Negeri dan Kedubes AS di RI.
Pemprov DKI akhirnya tergerak buka blokade jalan Kedubes AS di Jakarta
Waktu berjalan semenjak insiden Bom Bali ditambah dengan protes warga, Pemprov DKI akhirnya berencana untuk membuka blokade jalan Kedubes AS di Jakarta.
Berita Terkait
-
Tinjau Trotoar di Depan Kedubes AS, Ini Kata PJ Gubernur Heru
-
Cek Langsung Kondisi Terkini Trotoar Kedubes AS, Begini Kata Gubernur Heru
-
Banyak Diprotes Warga, Pj Gubernur Heru Budi Janji Blokade Trotoar Kedubes AS Dibuka Pekan Ini
-
Setelah Ramai Desakan Masyarakat, Pemprov DKI Bakal Buka Lagi Blokade Trotoar Depan Kedubes AS
-
Penampakan Trotoar di Depan Kedubes AS yang Diblokade Kawat Berduri
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hari Ini Bergerak Geruduk DPR, Demo Buruh KASBI Bakal Dijaga Ketat 1.464 Aparat
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik