Alasan Pengawasan, 5 Fakta DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda untuk Berangkat Haji

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursus business class untuk anggota DPR RI yang hendak berangkat ibadah haji. Pernyataan ini diungkap oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra.

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Namun, Irfan belum dapat memastikan pemenuhan permintaan itu. Pasalnya, pihak maskapainya harus memperoleh izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini fakta DPR meminta 80 kursi kelas bisnis untuk haji.

1. Alasan Minta 80 Kursi Kelas Bisnis

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan alasannya meminta kuota tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan. DPR RI memiliki fungsi pengawasan dan akan dilakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji.

"Sehingga, DPR tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan UU dengan baik. Sekaligus, memastikan jamaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam kelima tersebut," kata Indra.

2. Sekjen DPR Hubungi Garuda karena Sahabat Lama

Indra juga mengaku dirinya yang menghubungi Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Hal ini karena indra penanggung jawab administrasi di DPR RI.

Baca Juga: DPR RI Minta Garuda Siapkan 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Berangkat Haji, KPK Singgung Gratifikasi dan Rakyat Dirugikan

Indra juga mengaku Irfan merupakan sahabat lamanya dan kerap membantu. Oleh sebab itu, Indra meminta langsung kepada irfan terkait hal tersebut.

"Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk tim pengawas haji DPR RI beserta sekretariat di dalamnya, kurang lebih jumlahnya 80 orang," kata Indra, Rabu (14/6/2023).

3. Tidak Semua Kursi untuk Anggota DPR

Sebanyak 80 kursi untuk keberangkatan haji itu tidak seluruhnya diperuntukkan kepada anggota DPR. Di dalamnya tersedia kursi dari tim pendukung dan pihak sekretariat.

4. Sebut 80 Kursi Tidak Gratis

Sekjen DPR menyebutkan bahwa permintaan sebanyak 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia itu tidak diberikan secara cuma-cuma alias gratis, melainkan ada anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPR RI. Bahkan Indra juga menegaskan DPR tidak menerima potongan harga atau diskon atas pembelian tersebut.