Mengenal SD Inpres yang Kualitas Pembangunannya Dibandingkan Jokowi dengan IKN

Suara.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan alasan mengapa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menggunakan tenaga kerja asing (TKA). Jokowi menyampaikan penggunaan pekerja asing demi kualitas IKN.

"Pengawas (TKA) memang sudah diusulkan dalam rapat. kalau hanya 1 - 2 (orang) untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan, nanti kalau jelek gimana kualitasnya?," kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Alasan penggunaan TKA tersebut adalah agar hasil pembangunan memiliki kualitas yang baik. Presiden Jokowi juga menjaga agar hasilnya tidak seperti SD Inpres.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan telah menyinggung penggunaan TKA untuk pembangunan IKN. Luhut ingin pembangunan menuai hasil yang baik.

"Saya lapor ke Presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," jelas Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (9/6/2023).Berkenaan dengan hal tersebut, berikut penjelasan mengenai apa itu SD Inpres selengkapnya.

Apa Itu SD Inpres?

SD Inpres atau Sekolah Dasar Instruksi Presiden merupakan program sarana pendidikan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Sekolah ini dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Pembangunan itu dilakukan untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. SD itu dibangun khususnya untuk masyarakat pedesaan dan daerah kota yang penduduknya memiliki penghasilan rendah.

Banyak SD Inpres yang dibangun hingga ribuan setiap tahunnya pada 1993 hingga 1994. Bahkan, sudah ada sekitar 150.000 unit SD Inpres yang berdiri.

Baca Juga: PPP Resmi Usung Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar, Mardiono Bakal Lapor ke Jokowi

Pembangunan SD Inpres ini diinisiasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Ekonom Indonesia, Widjojo Nitisastro. Dana yang dikeluarkan demi program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJTP) I mencapai hampir Rp6,5 triliun.

Pemerintah turut menempatkan lebih dari 1 juta guru Inpres. Pembangunan SD Inpres menyebabkan didirikannya Sekolah Dasar Pendidikan Guru (SPG).

SPG itu kemudian dibubarkan pada 1989 dan orang-orang beralih ke Sekolah Menengah Atas (SMA). SD Inpres lalu harus berjuang di tengah minat belajar di sekolah dari misionaris dan pesantren.

Pembangunan sekolah itu juga berlangsung bersamaan dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Tahap II dan III. Pembangunan itu menjadi kondisi awal pembangunan sistem pendidikan Indonesia oleh rezim Orde Baru.

Pemerintah turut mengatur terkait seragam, materi pembelajaran, dan perilaku pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1974, pembangunan ini membuat sekitar 1000 anak usia 2 hingga 6 tahun menerima pendidikan.

SD Inpres mendorong masyarakat segera menyelesaikan pendidikan dasar, menurunkan kondisi buta aksara, naiknya upah, dan perekonomian negara pun pulih. Dampak pengembalian ekonomi karena sekolah tersebut sekitar 6.8 hingga 10,6 persen.