Suara.com - Salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Oleh sebab itu cara menghitung pajak penghasilan menjadi sangat penting untuk diketahui bagi semua orang yang sudah berpenghasilan.
Diketahui, perhitungan pajak penghasilan akan disesuaikan dengan besar nominal pendapatan, berbagai tunjangan, dan juga tarif yang ditanggungkan. Aturan cara menghitung pajak penghasilan sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 21 ayat (1).
Berdasarkan Pasal 21, PPh adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang akan diterima maupun diperoleh wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri.
Bagi seorang pegawai, cara menghitung pajak penghasilan telah diatur dan dihitung oleh pihak keuangan. Hal ini tentu berbeda dengan non-pegawai yang harus menghitung sendiri PPh-nya sesuai dengan aturan dari Direktorat Jendral Perpajakan (DJP).
Selain agar dapat menghitungnya sendiri, memahami cara menghitung pajak penghasilan tersebut juga akan lebih menjelaskan untuk apa saja sebenarnya besaran potongan dari pendapatan yang dikeluarkan setiap bulannya.
Lantas bagaimana cara menghitung pajak penghasilan? Berikut ini adalah ulasan lengkapnya, seperti yang dilansir dari berbagai sumber.
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Sesuai Tarifnya
1. Tarif Cara Menghitung Pajak Penghasilan dengan NPWP
• Tarif cara menghitung pajak penghasilan tahunan mencapai Rp 50.000.000 yaitu sebesar 5 persen
Baca Juga: Kelurahan Kota Wetan Paling Tinggi untuk Capaian PBB di Era Galih Mawariz
• Tarif cara menghitung pajak penghasilan tahunan yang di atas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000 adalah sebesar 15 persen
• Tarif cara menghitung pajak penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000 adalah sebesar 25 persen
• Tarif cara menghitung pajak penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 yaitu sebesar 30 persen
2. Tarif Cara Menghitung Pajak Penghasilan Tanpa NPWP
Pentingnya seseorang memiliki NPWP adalah untuk mempermudah pelaporan pajak penghasilan setiap tahun. Bagi WP yang tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif PPh 21 khusus. Tarif cara menghitung pajak penghasilan tahunan tanpa memiliko NPWP yaitu lebih tinggi 20 persen dari pada tarif yang telah diterapkan terhadap wajib pajak yang mempunyai NPWP.
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Inti
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka