Suara.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah tuduhan dirinya menjadi backing-an Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Moeldoko justru heran dengan tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya. Purnawirawan Jenderal TNI itu pun menegaskan dirinya bukan preman yang mem-backing-i sesuatu.
"Emang preman kok jadi backing?" kata Moeldoko menanggapi tuduhan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/6).
Selain itu, Moeldoko juga meminta pihak yang menyebutnya backing-an Ponpes Al-Zaytun untuk sekolah. Tujuannya yakni agar lebih pintar.
"Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu itu, biar pinter dikit," tambah Moeldoko.
Kedekatan Moeldoko dengan Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Pandji Gumilang diakuinya.
"Emang kenapa? Nggak boleh deket?" tanya Moeldoko.
Kedekatan itu bertujuan untuk komunikasi politik, komunikasi publik, dan lain sebagainya.
"Ya biasa aja (kedekatannya). Kan kita itu harus pandai membangun. Apalagi tugasnya Kepala Staf Presiden (KSP) harus pandai berkomunikasi dengan siapapun. Kan gitu. Konteksnya komunikasi politik, komunikasi publik dan seterusnya." terangnya.
Moeldoko meminta kedekatannya tidak disalah artikan oleh masyarakat. Baginya, seseorang haruslah pandai membangun, terlebih KSP wajib mampu berkomunikasi dengan siapapun.
Baca Juga: Massa FPI Minta Kemenag Cabut Izin Ponpes Al-Zaytun
"Jadi, jangan terus diartikan macam-macam," lanjut Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko juga pernah memberi ceramah tentang kebangsaan ke Ponpes Al-Zaytun. Meski demikian, Moeldoko tidak mengetahui Ponpes tersebut secara mendetail. Moeldoko hanya menilai dan melihat saat itu norma-norma kebangsaan terlihat dijalankan di dalam pondok tersebut.
"Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma apa itu, kebangsaan itu berjalan di sana." kata Moeldoko.
Contoh penerapan norma kebangsaan yang diberikan Moeldoko yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya saat ditanya apakah sudah ada komunikasi dengan Pandji Gumilang terkait polemik Ponpes tersebut, Moeldoko menjawab belum ada. Moeldoko juga mengaku tidak memiliki kompetensi untuk melabeli Ponpes itu memiliki ajaran yang menyimpang karena ia bukan ahlinya.
"Kalau ajaran-ajaran yang menyimpang yang tahu kan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Mosok Moeldoko. Emang aku siapa?" kata Moeldoko.
Berita Terkait
-
Massa FPI Minta Kemenag Cabut Izin Ponpes Al-Zaytun
-
Demo Bubar Ponpes Al Zaytun di Kantor Mahfud MD, FPI: Panji Gumilang Lebih Parah dari Ahok
-
Usai Kemenag, FPI Geruduk Gedung Kemenko Polhukam Tuntut Bubarkan Ponpes Al-Zaytun dan Tangkap Panji Gumilang
-
Desak Kemenag dan Pemprov Jabar Usut Ponpes Al Zaytun, Kiai Maman PKB: Tidak Ada Istilah, Tidak Bisa Tersentuh
-
Bantah Rumor Liar Bekingi Al Zaytun, Moeldoko: Itu yang Ngomong Suruh Sekolah Dulu Biar Pintar Dikit
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung