Suara.com - Membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) kini ada syarat barunya. Lantas apa saja syarat terbaru bikin SIM? Yuk simak informasi di bawah ini agar tak bingung.
Merangkum berbagai sumber, pembuatan SIM yang baru kini harus melampirkan sertifikat mengemudi yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi atau tempat kursus yang terakreditasi.
Wacana ini baru berkembang di tahap rencana dan akan diaplikasikan pada pembuatan SIM mobil alias roda empat.
Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus mengatakan kebijakan ini belum diberlakukan karena membutuhkan kajian dari stakeholder terkait.
Rencana ini akan diterapkan untuk meningkat etika berkendara masyarakat dan diharapkan bisa menekan kecelakaan yang terjadi karena minimnya etika berkendara.
"Sekolah ini yang paling utama adalah etika berkendara. Etika yang kekurangan kita orang-orang pengemudi, para pengendara kendaraan bermotor di jalan sampai terjadi kecelakaan ini adalah etikanya yang kurang," ujarnya.
Ia juga menjelaskan proses pembuatan SIM di Indonesia tergolong gampang dan murah, yaitu di urutan 10 negara yang paling mudah mendapatkan SIM.
Sebagai contoh, bikin SIM di Indonesia sekitar Rp 100 ribu, sedangkan di negara lain seperti Jepang, bikin SIM bisa mencapai Rp 40 juta.
Itulah sebabnya proses pembuatan SIM nantinya harus menyertakan sertifikat mengemudi dan aturan ini bukan kebijakan baru tapi aturan lama yang baru diaktifkan sekarang.
Baca Juga: Ujian SIM Zig-zag dan Jalur Angka Delapan Bakal Dihapus, Ternyata Idenya Datang dari Polres Bantul
Sebelumnya sempat beredar kabar jika Polri menerbitkan aturan baru terkait persyaratan pembuatan SIM, yaitu mencantumkan fotocopy sertifikat dari sekolah mengemudi terakreditasi.
Aturan baru ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang merevisi edisi sebelumnya, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.
Aturan baru itu diterbitkan 8 Februari 2023 dan ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam Pasal 9 ayat 3 dan 3a dijelaskan setiap pemohon pembuat SIM wajib melampirkan fotocopy sertifikat yang diterbitkan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan turut memperlihatkan aslinya.
Sebelumnya pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan jika pemohon SIM sudah diwajibkan melampirkan sertifikat mengemudi, tapi aturan ini belum diterapkan sepenuhnya.
Selain sertifikat mengemudi, aturan terbaru juga menetapkan melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif BPJS. Jika syarat ini belum terpenuhi, maka pemohon diminta memproses sebelum SIM diserahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol