Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pihaknya masih akan membahas lebih lanjut soal menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai venue Piala Dunia U-17. Nantinya, akan ada pengumuman mengenai keputusan ini pada pekan depan.
Namun, ia tak merinci apa saja yang menjadi faktor pembahasan sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Ia juga tak menyebutkan kapan pastinya hari pengumuman.
"Saya nanti dengan menteri terkait akan statement di minggu depan. Nggak lama kok paling satu minggu," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/6/2023).
Lebih lanjut, Heru mengakui memang ada sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) agar JIS bisa menjadi lokasi pertandingan. Ia pun akan mendorong supaya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola JIS melakukan perbaikan dengan cepat.
"Kita akan usahakan semua bisa selesai. Nanti minggu depan beritanya," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebutkan bahwa Jakarta International Stadium (JIS) memiliki kendala akses penonton dan area parkir yang terbatas jika dipilih sebagai venue alias lokasi pertandingan sepak bola Piala Dunia U-17 2023 di Tanah Air.
"Stadion JIS juga pasti kita akan cek. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton. Yang harusnya ada empat pintu, baru terbuka satu pintu. Ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada suporter," beber Erick seperti dimuat Antara, Senin (26/6/2023).
Erick mengaku terbuka dengan arahan Presiden Joko Widodo yang memberi pilihan lokasi stadion selain Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), termasuk JIS.
Namun di sisi lain, JIS memiliki kekurangan, yakni keterbatasan akses keluar-masuk untuk penonton sehingga dapat memengaruhi keselamatan dan keamanan penonton.
Selain itu, kekurangan JIS juga terdapat pada penggunaan rumput jahitan yang digunakan.
Oleh karena itu, Erick bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan meninjau langsung JIS untuk memastikan kelayakan stadion tersebut sesuai standar FIFA.
"Kira-kira kekurangan apa yang harus dilengkapi? Saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis, tidak. Tetapi memang standar harus diselaraskan," kata Erick.
Berita Terkait
-
Soal Telepon Heru Budi, DPR Kritisi Manuver Ganjar Pranowo: Dia Menempatkan Posisinya Seakan-akan Lebih Tinggi
-
Dana Perbaikan Ditanggung Pemprov DKI, Minggu Depan Menpora Dan Pj Gubernur Heru Tinjau JIS
-
JIS Banyak Catatan, Menpora Sebut Pemprov DKI Segera Lakukan Perbaikan
-
Heru Sumbang Sapi Kurban Seberat 1 Ton Ke Korpri DKI
-
Presiden Minta Renovasi, Menpora Segera Sambangi JIS Jelang Piala Dunia U-17 2023
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU