Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan mantan penyidiknya Tri Suhartono sempat diperiksa inspektorat dan Dewan Pengawas KPK.
Tri yang saat ini menjabat kapolres Kotabaru, Kalimantan Selatan, diduga memiliki transaksi janggal senilai Rp 300 miliar saat bertugas di KPK.
"Ini sudah diminta keterangan baik di inspektorat, dan juga di dewas (Dewan Pengawas KPK)," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (7/7/2023).
Namun, pemeriksaan itu bukan berkaitan dengan dugaan kejanggalan transaksi keuangannya. Melainkan laporan dugaan kolusi dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Bogor Ade Yasin.
Pada perkara dugaan kolusi itu disebutkan tidak ditemukan pelanggaran, karena kata Asep, Tri bukan salah satu penyidik atau penyelidikan kasus korupsi Ade Yasin.
"Isu yang disampaikan ada keterlibatannya, kolusi antara bupati Bogor dengan perkara yang sedang ditangani Tri, itu sudah dinyatakan tidak benar. Itu hasil pemeriksaan dari inpektorat maupun Dewas KPK," kata Asep.
Bantahan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya membantah dugaan transaksi janggal itu. Disebutnya, transaski Tri bisa memiliki nilai fantastis karena berkaitan dengan bisnis pribadi.
"Transaksi itu hanya uang berputar direkening karena ada bisnis pribadi sejak tahun 2004. Dan itu jauh saat belum bergabung dengan KPK. Bahkan sejak tahun 2018 rekening dimaksud juga sudah ditutup," kata Ali lewat keterangannya, Senin (3/7/2023).
Baca Juga: KPK Bantah 'Tukar Guling' Kasus Firli di Polda Metro dengan Pengembalian Brigjen Endar
KPK mengklaim, sudah mengkonfirmasi dugaan transaksi janggal itu ke Tri.
"Dan disampaikan bahwa itu tidak benar, bila ada kaitan selama bertugas di KPK," sebut Ali.
Tri sudah tidak lagi bertugas di KPK, sejak mengundurkan diri pada Februari 2023.
"Yang bersangkutan gabung KPK sejak akhir 2018 dan selesai bertugas di KPK Februari 2023," ujarnya.
Diungkap Novel Baswedan
Novel Baswedan menyebut, ada pegawai KPK memiliki transaksi yang janggal senilai Rp 300 miliar. Novel menyebut, pegawai tersebut sudah mengundurkan diri.
Berita Terkait
-
Sempat Ditendang, Kini KPK Klaim Kembalinya Endar Kuatkan Lembaga Antikorupsi: Tentu akan Lebih Banyak OTT!
-
KPK Minta Polemik Pengembalian Brigjen Endar Dihentikan: Hanya Untungkan Koruptor
-
Firli Bahuri Cs Temui Kapolri Sebelum Terima Brigjen Endar Priantoro Kembali ke KPK
-
Ungkap Keberadaan Harun Masiku KPK Dapat Info Ada di Masjid hingga Gereja di Negara Tetangga
-
Pengamat Sebut Ada Cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Brigjen Endar vs Firli: Itu Buruknya Presiden Kita
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai