Suara.com - Pemerintah Daerah (Pemda) didorong untuk membangun tata kelola sistem perhubungan yang aman demi keselamatan masyarakat. Hal ini disampaikan Mendagri, Muhamad Tito Karnavian, saat menghadiri Kick Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Mendagri menerangkan untuk membangun sistem ruang yang aman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
"Sebetulnya banyak sekali kaitannya antara Kemenhub dengan Kemendagri karena satu di Kemendagri itu mengenai masalah RTRW-nya, tata ruang, misalnya untuk membuat jalan yang ramah kepada pesepeda," katanya.
Selain itu, kata Mendagri, perlu juga pencermatan dalam proses review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melihat secara teknis tentang kondisi jalan yang aman bagi masyarakat. Menurutnya, persoalannya saat ini, banyak sekali kondisi jalanan yang rawan kecelakaan. Untuk itu, hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah.
"Kita akan mencoba melihat daerah-daerah yang mungkin rawan kecelakaan lalu lintas, yang polusinya cukup tinggi, bagaimana untuk mengurangi karbon dengan moda sistem jalan dan transportasi yang ramah lingkungan," tegas Mendagri.
Tidak hanya itu, untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, Mendagri akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang fasilitas khusus dalam menunjang aktivitas masyarakat.
Contohnya, dengan membuat jalur khusus pesepeda dan pejalan kaki. Apalagi saat ini banyak daerah pemekaran baru yang butuh perhatian khusus tentang tata ruang yang baik.
"Kita harus mulai dari situ, termasuk kota-kota baru, daerah-daerah pemekaran baru. Jangan sampai terlanjur sudah membuat sistem transportasi yang kacau. (Maka perlu) dibuat yang tadi, trotoarnya, ada untuk pesepedanya, (karenanya harus) didesain dari awal," tambahnya.
Selain itu, Mendagri juga mengimbau kepada semua pihak agar masalah lalu lintas menjadi perhatian utama. Hal ini lantaran kecelakaan lalu lintas telah memakan banyak korban jiwa.
Baca Juga: Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Siaga Hadapi Kebakaran Hutan
"Pembunuh nomor satu itu sebetulnya adalah bukan teroris, bukan pemberontakan, nomor satu adalah (kecelakaan) lalu lintas, korban lalu lintas jauh lebih banyak dibanding yang lain," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Empat Juta Pemilih yang Tak Punya e-KTP, KPU akan Berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri
-
Gus Imin Minta KPU dan Kemendagri Tindaklanjuti Temuan 4 Juta DPT Non e-KTP
-
Mendagri Serahkan Hewan Kurban dari Jajaran Kemendagri dan BNPP
-
Soal Pelantikan Penjabat Bupati Mimika, Kemendagri Tegaskan Sudah Sesuai Peraturan Perundang-undangan
-
Kerja Sama dengan Kemendagri, KPU Bakal Perbarui Data Pemilih yang Meninggal Dunia
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah