Suara.com - Pemerintah Daerah (Pemda) didorong untuk membangun tata kelola sistem perhubungan yang aman demi keselamatan masyarakat. Hal ini disampaikan Mendagri, Muhamad Tito Karnavian, saat menghadiri Kick Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Mendagri menerangkan untuk membangun sistem ruang yang aman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
"Sebetulnya banyak sekali kaitannya antara Kemenhub dengan Kemendagri karena satu di Kemendagri itu mengenai masalah RTRW-nya, tata ruang, misalnya untuk membuat jalan yang ramah kepada pesepeda," katanya.
Selain itu, kata Mendagri, perlu juga pencermatan dalam proses review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melihat secara teknis tentang kondisi jalan yang aman bagi masyarakat. Menurutnya, persoalannya saat ini, banyak sekali kondisi jalanan yang rawan kecelakaan. Untuk itu, hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah.
"Kita akan mencoba melihat daerah-daerah yang mungkin rawan kecelakaan lalu lintas, yang polusinya cukup tinggi, bagaimana untuk mengurangi karbon dengan moda sistem jalan dan transportasi yang ramah lingkungan," tegas Mendagri.
Tidak hanya itu, untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, Mendagri akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang fasilitas khusus dalam menunjang aktivitas masyarakat.
Contohnya, dengan membuat jalur khusus pesepeda dan pejalan kaki. Apalagi saat ini banyak daerah pemekaran baru yang butuh perhatian khusus tentang tata ruang yang baik.
"Kita harus mulai dari situ, termasuk kota-kota baru, daerah-daerah pemekaran baru. Jangan sampai terlanjur sudah membuat sistem transportasi yang kacau. (Maka perlu) dibuat yang tadi, trotoarnya, ada untuk pesepedanya, (karenanya harus) didesain dari awal," tambahnya.
Selain itu, Mendagri juga mengimbau kepada semua pihak agar masalah lalu lintas menjadi perhatian utama. Hal ini lantaran kecelakaan lalu lintas telah memakan banyak korban jiwa.
Baca Juga: Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Siaga Hadapi Kebakaran Hutan
"Pembunuh nomor satu itu sebetulnya adalah bukan teroris, bukan pemberontakan, nomor satu adalah (kecelakaan) lalu lintas, korban lalu lintas jauh lebih banyak dibanding yang lain," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Empat Juta Pemilih yang Tak Punya e-KTP, KPU akan Berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri
-
Gus Imin Minta KPU dan Kemendagri Tindaklanjuti Temuan 4 Juta DPT Non e-KTP
-
Mendagri Serahkan Hewan Kurban dari Jajaran Kemendagri dan BNPP
-
Soal Pelantikan Penjabat Bupati Mimika, Kemendagri Tegaskan Sudah Sesuai Peraturan Perundang-undangan
-
Kerja Sama dengan Kemendagri, KPU Bakal Perbarui Data Pemilih yang Meninggal Dunia
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!