Airlangga Hartarto Tepis Adanya Evaluasi Dewan Pakar hingga Rencana Munaslub Golkar untuk Gantikan Dirinya

Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menampik adanya rencana musyawarah nasional luar biasa atau munaslub untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua umum, sekaligus mengevaluasi hasil Munas 2019 yang memandatkan ketua umum menjadi calon presiden (capres).

Sebelumnya, terkait evaluasi dan potensi penggantian Airlangga itu didasarkan dari Rapat Dewan Pakar DPP Partai Golkar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Minggu kemarin. Airlangga tidak membantah terkait adanya pertemuan Dewan Pakar, tetapi ia menegaskan agenda pertemuan tersebut bukan tentang perencanaan munaslub.

"Nggak ada, agendanya bukan itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Airlangga juga membantah pernyataan Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisja, terkait rencana Dewan Pakar melakukan evaluasi hasil Munas 2019 hingga menyoal munaslub.

"Tidak ada, tidak ada," ujar Airlangga.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini menegaskan Golkar memiliki forum tertinggi sebagai mekanisme dalam mengambil suatu keputusan di partai.

"Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ujarnya.

Potensi Munaslub, Cari Pengganti Airlangga

Posisi Airlangga Hartarto, selaku Ketua Umum Partai Golkar, terancam, seiring rapat yang digelar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7/2023) malam.

Baca Juga: Kans Golkar Merapat ke Koalisi KIR Sodorkan Airlangga, Gerindra: Penentuan Capres-Cawapres Tetap di Prabowo-Cak Imin

Rapat itu diketahui digelar untuk mengevaluasi hasil Munas 2019 yang isinya mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024.

Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, ada potensi pergantian ketua umum, apabila Dewan Pakar bersepakat mengevaluasi dan mengubah hasil Munas 2019. Tentunya, lanjut Ridwan, mengubah keputusan tersebut harus melalui Munas Luar Biasa atau Munaslub dan di sini lah posisi Airlangga sebagai ketum berpeluang dibicarakan ulang.

"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).

Ridwan menegaskan, Munaslub nantinya mengutamakan pengubahan hasil Munas 2019 sesuai hasil evaluasi Dewan Pakar. Tetapi di luar itu tentu terbuka opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.

"Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," kata Ridwan.

"Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ujarnya.