Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, telah memberikan wanti-wanti terhadap Politisi PDIP Effendi Simbolon terkait pernyataanya yang menyebut jika Menhan Prabowo Subianto dianggap cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
Komarudin kepada Effendi menyampaikan bahwa kebebasannya di atur dalam aturan partai. Sehingga tidak boleh sembarangan dalam menyatakan kebebasan.
Hal itu disampaikan Komarudin terhadap Effendi dalam proses klarifikasi atas ucapannya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
"Ya itu yang saya warning di dalam 'ketika kau menjadi anggota partai maka seluruh kebebasan mu diatur oleh partai tidak bisa lagi sebebas bebasnya. Kalau mau bebas jangan di partai'," kata Komarudin.
Komarudin menyampaikan, yang menjadi masalah dari pernyataan Effendi adalah menyebut jika Prabowo sebagai pemimpin yang tepat bagi Indonesia selanjutnya.
"Yang menjadi masalah ketika si Effendi menyatakan pemimpin yang tepat sekarang dibutuhkan adalah si Prabowo itu yang menjadi masalah kalau urusan itu partai tidak punya kewenangan," tuturnya.
"Dan itu kita beri warning kepada Effendi kebebasan setiap orang bebas, setiap orang yang masuk ke partai ketika dia menjadi anggota partai kebebasan diatur oleh partai jadi tidak bisa lagi ngomong saya orang bebas nggak bisa," sambungnya.
Kendati begitu, Komarudin menyampaikan, jika Effendi sendiri tidak merespons dengan marah, justru disebut menerima.
"Ya nggak lah (Effendi tidak marah)," pungkasnya.
Dipanggil DPP
Sebelumnya Effendi Simbolon telah selesai diklarifikasi oleh DPP PDIP terkait pernyataannya dianggap telah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.
PDIP menyebut jika persoalan sudah clear, Effendi akan memberikan dukungan ke bacapres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Effendi sendiri sebelumnya diklarifikasi oleh DPP PDIP bidang Kehormatan serta Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto selama kurang lebih satu jam secara tertutup.
Hasto menjelaskan, jika Effendi sudah mengklarifikasi jika mengundang Prabowo dalam acara Rakernas marga Simbolon dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan bukan sebagai bacapres.
"Dalam forum itu dijelaskan bahwa pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai menteri pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara," kata Hasto dalam konferensi persnya usai klarifikasi Effendi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Berita Terkait
-
PDIP Minta Audit Total Soal Pembangunan JIS Tak Sesuai Panduan Buro Happold, PSI: Setuju!
-
PPP Nostalgia Kemenangan di Jabar, Hati-hati Loyalis Prabowo Lebih Mengakar
-
Senada dengan Airlangga, Bamsoet Minta Media Tanya ke Dewan Pakar Soal Munaslub Golkar
-
Usai Dipanggil Elite PDIP Gegara Prabowo, Effendi Simbolon Kini Beri Salam Metal Pastikan Tegak Lurus Dukung Ganjar
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Bullying di SMP Grobogan Berujung Kematian, KPAI: Harus Diproses Hukum Bila Terbukti Ada Kekerasan
-
Sebut 99,9 Persen Palsu, Roy Suryo Bongkar Kejanggalan Ijazah Jokowi, Kini Buru Bukti ke KPU Solo
-
Dokter Tifa Syok Terima Ijazah Jokowi dari KPU: Tanda Tangan Rektor dan NIM Diblok Hitam
-
Nadiem Makarim Kembali ke Kejaksaan Agung Usai Operasi, Mengaku Siap Jalani Proses Hukum!
-
PSI Gelar Konsolidasi Undang DPD hingga DPW se-Indonesia di Jakarta, Ini yang Dibahas
-
Bikin Gaduh karena Hina Kiai, KPI Siap Ambil Sikap Tegas ke Trans7, Apa Sanksinya?
-
Kementerian PU Akan Siapkan Pelatihan Konstruksi untuk Santri, Pastikan Tak Ada Unsur Eksploitasi
-
KPI Bereaksi: Siaran Pesantren Trans7 Bikin Gaduh, Sanksi Tegas di Depan Mata
-
Kasus Udang Tercemar Radioaktif, Greenpeace Soroti Kecerobohan Pemerintah Awasi Industri Logam
-
Ratusan Siswa Mogok Sekolah, FSGI Duga Kasus Kekerasan oleh Kepsek SMAN 1 Cimarga Bukan yang Pertama