Sebelumnya terkait evaluasi dan potensi penggantian Airlangga itu didasarkan dari rapat Dewan Pakar DPP Partai Golkar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Minggu kemarin. Airlangga tidak membantah terkait adanya pertemuan Dewan Pakar, tetapi ia menegaskan agenda pertemuan tersebut bukan tentang perencanaan munaslub.
"Nggak ada, agendanya bukan itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Airlangga sekaligus membantah pernyataan Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisja terkait rencana Dewan Pakar melakukan evaluasi hasil Munas 2019 hingga menyoal munaslub.
"Tidak ada, tidak ada," ujar Airlangga.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini lantas menegaskan Golkar memiliki forum tertinggi sebagai mekanisme dalam mengambil suatu keputusan di partai.
"Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ujarnya.
Potensi Munaslub, Cari Pengganti Airlangga
Posisi Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Paetai Golkar terancam seiring rapat yang digelar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7) malam. Rapat itu diketahui digelar untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional atau Munas 2019 yang isinya mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024.
Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, ada potensi pergantian ketua umum apabila Dewan Pakar bersepakat mengevaluasi dan mengubah hasil Munas 2019. Tentu mengubah keputusan tersebut harus melalui Munas Luar Biasa atau Munaslub dan di sini lah posisi Airlangga sebagai ketum berpeluang dibicarakan ulang.
"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub nantinya mengutamakan pengubahan hasil Munas 2019 sesuai hasil evaluasi Dewan Pakar. Tetapi di luar itu tentu terbuka opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
"Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," kata Ridwan.
"Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ujarnya.
Tak lagi Mau Capreskan Ketua Umum Airlangga?
Dewan Pakar Partai Golkar melakukan rapat. Rapat itu terkonfirmasi digelar di kediaman Ketua Dewan Partai Golkar Agung Laksono di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur pada Minggu (9/7) malam.
Berita Terkait
-
PDIP Mulai Godok Cawapres Juli-Agustus, Gerindra Pilih Santai: Masing-masing Punya Target, Belum Tentu Tercapai
-
Ada Wacana Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Domain Dewan Pakar
-
PPP Kenalkan Sandiaga Sebagai Bacawapres, Bakal Lobi-lobi PDIP Agar Bisa Dampingi Ganjar di Pilpres 2024
-
Senada dengan Airlangga, Bamsoet Minta Media Tanya ke Dewan Pakar Soal Munaslub Golkar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO