Suara.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung usulan Fraksi PDIP membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri perencanaan dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Sebab, stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu sampai saat ini masih bermasalah.
Salah satu masalah yang disoroti Anggara adalah infrastruktur JIS. Apalagi, sudah pernah ada pengalaman saat pertandingan Persija dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI tahun 2022 lalu pagar pembatas JIS roboh.
"Apalagi pas laga Persija jebol ambruk, itu bukti bahwa belum (siap infrastruktur JIS)," ujar Anggara saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).
Menurutnya, pembuatan Pansus merupakan salah satu fungsi legislatif DPRD DKI. Terlebih lagi JIS didirikan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) DKI dan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat era pandemi Covid-19.
"Sebenarnya sih kalau kamimelihat salah satu fungsi pengawasan kami, jadi sebenarnya sah-sah saja kalau ada Pansus," jelasnya.
"Mengingat ada urgensinya apbd dan PEN perlu penjelasan lebih detail, karena kan pada hari ini ditemukan masih banyak masalah dan tidak sesuai uang segitu dan hasilnya tidak memuaskan," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, ia mendukung perbaikan terhadap JIS dan kawasan sekitarnya. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi agar JIS bisa dimaksimalkan ke depannya, khsusunya untuk Piala Dunia U-17 2023.
"Kalau saya lihat karena ini event kepentingan Indonesia mungkin kolaborasi antara Pemerintah pusat dan daerah tuh perlu dijalankan karena kita dikejar deadline waktu kan," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Baca Juga: Golkar Tolak Pembentukan Pansus JIS: Lebih Besar Muatan Politis
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai ada malpraktik dalam perencanaan pembangunan JIS lantaran tak sesuai dengan panduan.
Buro Happold mengaku tak pernah diminta mendesain JIS, melainkan hanya membuat panduan pembuatan desain. Hal ini bertentangan dengan klaim tim Anies dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selama ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh
-
Bareskrim Bersiap Umumkan Tersangka Banjir Sumut, Nama Korporasi Mencuat
-
Satgas PKH Telah Identifikasi Perbuatan Pidana Terkait Bencana Longsor dan Banjir Bandang Sumatera