Suara.com - Penasihat Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono mengaku tak mempermasalahkan usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Jakarta International Stadium (JIS) oleh Fraksi PDIP. Namun, ia meminta agar tujuannya tidak berkaitan dengan politik.
Menurutnya, usulan membentuk Pansus JIS adalah hak tiap anggota dewan. Karena itu, ia tak bisa melarang apabila ada anggota yang berkeinginan membentuk Pansus.
"Kalau itu (pembentukan Pansus) hak sebagai anggota, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Kalau memenuhi syarat dan nggak ada politis, monggo," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).
Meski demikian, Mujiyono belum mau menyatakan sikap setuju atau tidak atas usulan ini. Jika memang serius ingin membentuk Pansus, ia meminta PDIP mengajukannya secara resmi ke pimpinan DPRD.
"Persyaratan formal harus dapat dulu, ada usulan dari komisi E bidang olahraga atau B atau diusulkan oleh fraksi, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, baru ngomongin setuju atau nggak," ucapnya.
Ketua Komisi A ini mengakui memang stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu masih bermasalah. Namun, perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui perlu atau tidaknya membentuk Pansus.
"Kalau JIS kan dinilai tidak standar FIFA, Kalau memang dicari dan ditemukan sesuatu kan ada solusi. Urgensinya di mana, sampaikan urgensi apakah ini ini ini, sudah layak dibentuk pansus," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
Baca Juga: Ungkit Pagar Roboh saat Laga Persija, PSI Dukung Usulan PDIP Bentuk Pansus JIS
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai ada malpraktik dalam perencanaan pembangunan JIS lantaran tak sesuai dengan panduan.
Buro Happold mengaku tak pernah diminta mendesain JIS, melainkan hanya membuat panduan pembuatan desain. Hal ini bertentangan dengan klaim tim Anies dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selama ini.
"Ini menegaskan bahwa ada malpraktik dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS," katanya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Keputusan Final FIFA, JIS Dipastikan Jadi Tempat Grand Opening Piala Dunia U-17
-
Waduh! Pengamat Khawatir Tebet Eco Park Bernasib Sama dengan JIS: Dipolitisasi Lalu Diacak-acak, Setelah Itu
-
Jawaban Tak Lugas Anies Usai Diserang Habis-habisan Soal JIS
-
Ungkit Pagar Roboh saat Laga Persija, PSI Dukung Usulan PDIP Bentuk Pansus JIS
-
Cek Fakta: Jakmania Geruduk Rumah Anies Baswedan, Massa Sempat Lakukan Aksi Lempar Botol
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah
-
Polda Undang Keluarga hingga KontraS Jumat Ini, 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Reno dan Farhan?
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?