Suara.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung usulan Fraksi PDIP membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri perencanaan dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Sebab, stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu sampai saat ini masih bermasalah.
Salah satu masalah yang disoroti Anggara adalah infrastruktur JIS. Apalagi, sudah pernah ada pengalaman saat pertandingan Persija dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI tahun 2022 lalu pagar pembatas JIS roboh.
"Apalagi pas laga Persija jebol ambruk, itu bukti bahwa belum (siap infrastruktur JIS)," ujar Anggara saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).
Menurutnya, pembuatan Pansus merupakan salah satu fungsi legislatif DPRD DKI. Terlebih lagi JIS didirikan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) DKI dan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat era pandemi Covid-19.
"Sebenarnya sih kalau kamimelihat salah satu fungsi pengawasan kami, jadi sebenarnya sah-sah saja kalau ada Pansus," jelasnya.
"Mengingat ada urgensinya apbd dan PEN perlu penjelasan lebih detail, karena kan pada hari ini ditemukan masih banyak masalah dan tidak sesuai uang segitu dan hasilnya tidak memuaskan," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, ia mendukung perbaikan terhadap JIS dan kawasan sekitarnya. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi agar JIS bisa dimaksimalkan ke depannya, khsusunya untuk Piala Dunia U-17 2023.
"Kalau saya lihat karena ini event kepentingan Indonesia mungkin kolaborasi antara Pemerintah pusat dan daerah tuh perlu dijalankan karena kita dikejar deadline waktu kan," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Baca Juga: Golkar Tolak Pembentukan Pansus JIS: Lebih Besar Muatan Politis
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai ada malpraktik dalam perencanaan pembangunan JIS lantaran tak sesuai dengan panduan.
Buro Happold mengaku tak pernah diminta mendesain JIS, melainkan hanya membuat panduan pembuatan desain. Hal ini bertentangan dengan klaim tim Anies dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selama ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid