Suara.com - Polri kini tengah membelanjakan anggarannya untuk membeli sebuah pesawat bekas jenis Boeing 737-800 Next Generation (NG) dengan nomor registrasi P-7301.
Langkah Korps Bhayangkara tersebut sontak menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah publik lantaran Polri memilih untuk membeli pesawat bekas meski memiliki anggaran hingga mencapai angka triliun Rupiah.
Spesifikasi dan harga pesawat bekas yang dibeli oleh Polri
Boeing 737-800 NG tersebut dibeli dari Irlandia dan berstatus bekas yang diproduksi pada 2019 silam.
Polri membeli pesawat tersebut seharga Rp 664 miliar. Jika dibeli baru, pesawat keluaran Boeing ini dibanderol dengan harga 90.500.000 USD atau setara dengan Rp 1,357 triliun.
Terkait spesifikasi, pesawat ini terbilang masih bisa unggul dengan pesawat baru lainnya yakni dengan jarak tempuh 5.765 km dan kecepatan maksimum 946 km/jam.
Alasan Polri pilih beli pesawat bekas meski dapat anggaran Rp 1 triliun
Anggaran total yang diberikan ke Polri untuk membeli satu unit pesawat ternyata adalah Rp 1 triliun. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan Jumat (14/7/2023) mengeluhkan bahwa Rp 1 triliun tidak cukup untuk membeli pesawat baru, sehingga alokasi anggaran tidak mencukupi.
Lebih lanjut, Ahmad menerangkan bahwa pesawat baru dibutuhkan waktu produksi untuk pembuatan pesawat baru minimal 2 tahun sejak pemesanan. Apalagi, pembelian tersebut bersifat mendesak.
Baca Juga: Lucky Hakim Ditanya 10 Pertanyaan Lebih Oleh Penyidik Terkait Kasus Panji Gumilang
Pesawat baru untuk kepentingan masyarakat
Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Lapangan Tembak Perbakin, Jakarta, Sabtu (15/7/2023) menegaskan pembelian pesawat bekas tersebut demi kepentingan masyarakat.
Pesawat Boeing tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk tugas-tugas kemanusiaan, pengamanan, ataupun tugas dalam rangka menjalankan misi-misi yang terkait dengan tugas kepolisian lain.
Brigjen Ahmad Ramadhan juga mencontohkan kegunaan lain bagi pesawat tersebut yakni untuk menghadapi tahun politik 2024, serta kerawanan gangguan harkamtibmas, bencana alam dan terorisme yang berpotensi dapat membawa dampak negatif terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di wilayah NKRI
Telah dikonsultasikan dengan BPK
Sandi juga menegaskan pembelian pesawat tersebut bukan untuk bermewah-mewahan, lantaran pengadaan pesawat bekas tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan diasistensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berita Terkait
-
Lucky Hakim Ditanya 10 Pertanyaan Lebih Oleh Penyidik Terkait Kasus Panji Gumilang
-
Irjen Agung Setya Imam Effendi Jabat Kapolda Sumut dan Ini Misi Utama Usai Dilantik
-
Polisi Pastikan Tembakan Pistol Bubuk Lada dan Gas Air Mata Tidak Akan Membuat Buta Rakyat
-
Sah! Ida Bagus Kade Putra Narendra Jadi Nahkoda Baru Polda Bali
-
Ogah Ikut Jadwal Penerbangan Sipil, Dalih Polri Beli Pesawat Boeing 737-800 NG Bekas Hampir Rp 1 Triliun
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Jarwinn Solar Panel Solusi Listrik Lebih Hemat Di Saat Viral BBM Naik
-
BGN Pastikan Motor Listrik Bakal 'Blusukan' Antar MBG di Seluruh Indonesia
-
Reshuffle Kabinet Makin Dekat? Sekjen Demokrat Tegaskan Nasib Menteri di Tangan Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Kronologi Kasus Korupsi Nikel, Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga
-
Jakarta Waspada Ledakan Kasus ISPA, Gubernur Pramono: El Nino Mengancam hingga September!
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah
-
Apa Itu OSD HMT ITB? Mengenal Tradisi Musik Mahasiswa Tambang yang Sarat Lirik Mesum
-
Golkar Desak RUU Pemilu Segera Dibahas Jika Ingin Ada Perubahan: Akhir Tahun Tahapan Dimulai!