"Ya seperti Pak Luhut, Pak Bahlil, kemudian itu Pak Agus Gumiwang, kemudian itu Pak Bambang Soesatyo dan lain-lain. Jadi kita sudah bahas dan kita sudah pada satu kesimpulan bahwa mereka itu memang punya kapasistas," sambung Lawrence.
Ada beberapa pertimbangan sebelum eksponen menentukan satu pilihan soal sosok yang tepat menggantikan Airlangga. Hal-hal yang menjadi pertimbamgan itu di antara situasi terkini, yakni pelaksanaan Pemilu berupa Pilpres dan Pileg tersisa tujuh bulan lagi.
Ditambah pada Oktober mendatang sudah harus mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung.
"Dan juga menetapkan nomor urut calon legislatif Partai Golkar yang sudah sangat singkat sekali, ini kan Juli-Agustus-September-Oktober, dua bulan berapa hari lah. Jadi yang satunya dua bulan berapa hari, yang satunya enam bulan berapa hari, kurang lebih tujuh bulan ya ke Pileg," kata Lawrence.
Atas sejumlah pertimbangan itu, ia menilai sosok Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang layak meneruskan memimpin Partai Golkar. Diketahui Luhut juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.
"Dari analisis kita yang punya kapasitas untuk menjadi ketua umum tersebut kita jatuhkan pilihan kita pada Pak Luhut karena situasi yang sudah sangat singkat tentu kami punya kriteria untuk menilai itu. Selain leadership, kemudian latar belakang dan kemampuannya juga, managemen juga, keterpengaruhan juga, jaringan juga, itu semua kita nilai," kata Lawrence
"Dan memang mereka semua itu sudah memenuhi persyaratan. Hanya saja, kita melihat dalam situasi yang sangat sempit ya maka kita memprioritaskan, maka kita memberi prioritas pada Pak Luhut," kata Lawrence.
Luhut Buka Suara
Merespons hal tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, tidak terlalu mengurusi perihal dunia politik nasional. Dirinya meminta semua pihak untuk menunggu perihal penunjukkannya sebagai calon ketua umum partai politik.
Baca Juga: Luhut Tetap Digadang-gadang Gantikan Airlangga Hartarto Pimpin Golkar Jika Munaslub
"Lihat saja lah. Saya tuh nggak terlalu urusin itu kok," ujar Luhut di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Sebelumnya, Elite Golkar yang tergabung dalam Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno Minggu (9/7/2023) lalu. Hasilnya, ada tiga rekomendasi yang harus dijalankan Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar.
Rekomendasi pertama yakni meminta Airlangga membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada. Poros baru dinilai akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar.
Rekomendasi kedua adalah sejalan dengan rekomendasi pertama, maka Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar. Airlangga juga sekaligus menentukan pasangan calon wakil presidennya sesegera mungkin dengan batas waktu paling lambat sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
Rekomendasi ketiga yakni Airlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan "Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia". Langkah itu dilakukan tentu saja demi memenangkan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.
Selain itu, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menerima rekomendasi dari eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Menurut Ridwan ada sejumlah tokoh potensial yang bisa menggantikan posisi Airlangga, apabila Munaslub terwujud.
Ia lantas menyebutkan sejumlah figur, mulai dari tokoh Golkar yang kini menjabat di pemerintahan, semisal Menko Maritim dan Invesitasi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.
"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat. Kalau Airlangga dibilang tadi menko ya kalau menko itu kan sekarang dia bantu apa itu, marinves, investasi," kata Ridwan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan