Suara.com - Partai Golkar secara terbuka menyodorkan figur lain di luar Ketua Umum Airlangga Hartarto senagai kandidat calon wakil presiden. Keterbukaan mendorong sosok lain ini menyusul pembentukan tim teknis kerja sama antara Golkar dengan PDI Perjuangan.
Perwakilan tim teknis dari pihak Golkar, yakni Wakil Ketua Umum Melchias Markus Mekeng menegaskan, perihal amanat musyawarah nasional (Munas) yang bukan menitiberarkan terhadap pencalonan Airlangga, melainkan wewenang pengambilan keputusan ada di tangan Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar.
"Amanat Munas bukan itu, amanat Munas itu memberikan kewenangan Airlangga untuk menentukan capres atau cawapresnya. Bahwa kader-kader ada yang menginginkan dia ya wajar lah tetapi kan kita harus melihat kondisi lapangan," kata Mekeng kepada wartawa, Jumat (28/7/2023).
Diakui Mekeng, Golkar kini melihat fakta di lapangan terkait yang berpotensi membawa kemenangan.
"Dan kita akan cari kesepakatan yang penting kalau disodorkan kita bisa menang, kita nyodorin kalau nggak menang juga percuma. Kita harus hitung-hitungan kalau sodori ini gimana, ini gimana, ini gimana," kata Mekeng.
Karena itu, Mekeng menegaskan Golkar sangat untuk menyodorkan nama lain di luar Airlangga. Kekinian yang mencolok dan potensial disodorkan menjadi cawapres adalah Wakil Ketua Umum Golkar yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
Mekeng mengakui, potensi RK dicalonkan lantaran memiliki hasil elektabilitas yang cukup baik di survei cawapres.
"Kita kan masih punya kader yang lain. RK itu di survei capres nomor empat loh, di survei cawapres kadang-kadang nomor satu, kadang-kadang nomor dua. Itu kan kader Golkar, dia salah satu Waketum," kata Mekeng.
"(RK) Salah satu potensial yang bisa kita ajukan. Iya (cawapres)," sambung Mekeng.
Sementara itu, apakah RK menjadi salah satu nama dan ikut disodorkan dalam pertemuan antara Airlangga dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada pertemuan Kamis (27/7/2023), Mekeng menegaskn tidak.
"Nggak, nggak, itu belum, nanti tim teknis yang akan itu," kata Mekeng.
Tim Teknis Rancang Pertemuan
Partai Golkar dan PDIP merencanakan pertemuan lanjutan melalui tim teknis yang dibentuk melalui Airlangga Hartarto dan Puan Maharani bertemu pada Kamis (27/7/2023).
Pertemuan tim teknis itu sebagai tindak lanjut pertemuan antara Ketua Umum Golkar dan Ketua DPP PDIP tersebut. Perwakilan Golkar di tim teknis, yaitu Melchias Markus Mekeng mengatakan pertemuan tim teknis untuk membicarakan lebih detail.
"Ya kita akan buat pertemuan ya untuk bicarakan hal-hal yang lebih detail," kata Waketum Golkar ini di Jakarta dikutip Jumat (28/7/2023).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan