Suara.com - Ada kabar baik untuk pengguna transportasi umum. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa tiket kereta LRT Jabodebek, kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT, dan sejumlah moda transportasi lainnya akan disubsidi pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menjajal LRT Jabodebek.
“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Jokowi pada kesempatan itu mencoba kereta LRT Jabodebek Lintas Bekasi dari Stasiun Jati Mulya, Bekasi, Jawa Barat ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta.
Kepala Negara menyampaikan bahwa subsidi tersebut akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO). Pemberian subsidi tersebut agar dapat meringankan harga tiket moda transportasi yang dibebankan ke konsumen.
Dengan begitu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah ke transportasi massal dari penggunaan kendaraan pribadi.
Jokowi memaparkan bahwa akibat masifnya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan di Jabodetabek dan Bandung semakin parah.
“Kerugian kita per tahun itu hampir Rp 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung,” ujarnya.
Menurutnya, kemacetan tersebut harus segara diatasi karena telah merugikan perekonomian Jabodetabek dan Bandung secara signifikan. Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kemacetan itu, di antaranya, dengan memberikan subsidi agar tiket moda transportasi massal terjangkau.
Baca Juga: Singgung soal Tegak Lurus Jokowi, Gerindra: Insya Allah PSI Dukung Prabowo
“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa kereta LRT Jabodebek akan diresmikan pada 26 Agustus 2023, sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diuji coba lagi pada September 2023.
“Semakin cepat dioperasikan semakin baik, karena kita tahu setiap hari kita ini hadapi kemacetan, setiap hari kita juga hadapi polusi." [ANTARA]
Berita Terkait
-
Jokowi: Kerugian Akibat Kemacetan Rp100 Triliun
-
Putra Sulung Jokowi, Gibran Didorong Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024
-
Awas! Akun Instagram LRT Jabobedek Kena Hack, Tawarkan Iphone Murah
-
Canda Jokowi ke Pimpinan MPR RI soal Pilpres 2024: Tak Tutup Kemungkinan Empat Pasang Calon
-
Diklaim Jokowi Jadi Proyek Terbesar di Dunia, Seberapa Fantastis IKN?
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!