Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan pencarian solusi mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta perlu melibatkan banyak pihak. Bahkan, dalam waktu dekat ini sejumlah kementerian terkait juga akan melakukan rapat secara maraton.
Namun, Heru tidak merinci siapa saja yang akan mengikuti rapat maraton ini. Namun, pembahasan akan dimulai Jumat (18/8/2023) besok.
"Besok secara maraton rapat di beberapa kementrian untuk mengatasi polusi," ujar Heru di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2023).
Menurutnya, polusi udara yang memenuhi Jakarta juga berkaitan dengan aktivitas masyarakat di daerah-daerah penyangga. Lantaran itu, perlu ada sinergitas agar langkah yang diambil lebih efektif.
"Mengatasi polusi kan tidak bisa Jakarta, harus semuanya, semua lapisan," ucapnya.
Heru juga sudah menyampaikan sejumlah usulan demi mengatasi masalah polusi udara di Jakarta. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara yang membahas persoalan polusi udara Jabodetabek pada Senin (14/8/2023).
Dalam kesempatan itu, Heru Budi berencana menerapkan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI. Ia juga meminta agar PNS kementerian di Jakarta juga menerapkan kebijakan serupa.
"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakartaninya WFH itu 50 persen-50 persen atau 40 persen-60 perse untuk mengurangi kegiatan hari hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementaian lain juga bisa lakukan bersama WFH," ujar Heru dalam konferensi pers di Istana Negara yang disiarkan melalui youtube, Senin (14/8/2023).
Selain itu, ia juga meminta bangunan tinggi untuk menerapkan konsep green building.
"Itu akan kami ketatkan walaupun aturan di dki sudah ada untuk mereka melakukan green building," ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga menganjurkan kendaraan 2.400 CC ke atas untuk menggunakan pertamax turbo.
"Berikutnya kami usulan di jakarta untuk kendaraan 2400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan pertamax turbo," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengaku sudah memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta hingga gencar melakukan penanaman pohon di sejumlah lokasi.
"Dari Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi (RTH), dan berikutnya kami sudah menanam pohon 216 ribu pohon minimal tiga meter dan pohon lainnya," kata Heru.
Terakhir, ia meminta persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberi izin penerapan uji emisi bagi kendaraan bermotor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020