Sekjen PDIP: Implementasi Program Food Estate Tidak Baik, Padahal Kebijakannya Bagus

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan program food estate sebenarnya senafas dengan platform PDIP untuk mewujudkan Indonesia daulat pangan.

Hanya saja, menurut Hasto, ada yang salah dari implementasi program Presiden Jokowi yang diampu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut. Padahal kata dia, program food estate sudah bagus.

"Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik karena ada vested of interest," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Hasto mengatakan pihaknya kekinian sedang melakukan kajian-kajian terhadap program tersebut.

"Kemarin ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan akan menyiapkan berbagai data-data terkait dengan implementasi yang tidak baik bagi kebijakan yang sebenarnya bagus," ujar Hasto.

Hasto mengatakan PDIP sepakat untuk menyukeskan food estate demi membangun kedaulatan pangan dalam negeri. Hanya saja memang implementasinya yang dinilai perlu perbaikan.

"Tetapi yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interest," tuturnya.

Respons Gerindra

Sebelumnya, Partai Gerindra menyatakan food estate merupakan program Presiden Joko Widodo. Adapun Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sebatas menjalankan apa yang menjadi program presiden.

Baca Juga: Anies Pekik Merdeka dengan Tangan Terbuka, Ini Makna Salam Tangan Mengepal Versi Hasto PDIP

Hal itu disampaikan Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi kritikan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas program food estate.

"Di awal masa kementerian beliau sebagai Menteri Pertahanan, garis kebijakan presiden adalah bahwa semua kementerian harus menjalankan program presiden, tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementrian, yang ada hanya lah visi presiden dan wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Muzani mengingatkan bahwa sistem pemerintagan Indonesia adalah presidensial, yang mana kampanye calon presiden dan wakil presiden akan menjadi program pemerintah bila mereka terpilih.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Maruf Amin," ujarnya.

Lebih jauh menanggapi kritik menyoal dampak lingkungan karena program food estate, Wakil Ketua MPR RI ini meminta agar cara memandang mengenai food estate dilakukan secara menyeluruh.

"Jangan melihat sepotong-sepotong, kalau melihat sepotong-sepotong maka akan ada cara pengelihatan yang tidak pas," tuturnya.