KLHK dan Pemprov Banten Tolak Tudingan PLTU Jadi Biang Kerok Pencemaran Udara di Jabodetabek

Suara.com - Buruknya kualitas udara di Jakarta beberapa waktu belakangan ini menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah saat ini.

Berbagai macam penyebab mulai dianalisa dan diteliti lebih lanjut, seperti aktivitas industri yang berjarak 100 kilometer dari luar Jakarta, khususnya di wilayah penyangga seperti di wilayah Banten, Jabar.

Salah satu yang paling disorot dalam kasus pencemaran udara ini, yakni operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Merespons tudingan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten Wawan Gunawan mengklaim, PLTU di Banten justru menjadi PLTU yang lebih propper dalam mekanisme penggunaan dan kinerja perusahaan yang dianggap lebih baik, hal itu dibuktikan dengan tiga kali berturut-turut didapat predikat emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Salah satu PLN yang menggunakan batu bara itu di Merak, itu kan jauh dari Jakarta, harus melewati Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, dan belum tentu udaranya ke Jakarta. Kalau udaranya ke selatan kan nggak mungkin ke arah sana (Jakarta). Nggak mungkin PLTU Suralaya, kalau memang ada pencemaran itu nggak mungkin dapat predikat emas sebanyak tiga kali," katanya seperti dikutip SuaraBanten.id, Kamis (17/8/2023).

Tuduhan Tak Berdasar

Ia pun mengklaim, tudingan penyebab pencemaran udara di wilayah Jabodetabek disebabkan PLTU di Banten tuduhan tak berdasar. Wawan justru menuding pencemaran udara terjadi karena tingginya emisi kendaraan di wilayah ibukota.

"Nggak (berdasar) tuduhan itu (PLTU Banten jadi penyebab pencemaran udara di Jakarta). Bukan dari industri (polusi di Jakarta dan Tangerang), tapi dari emisi kendaraan," ujarnya.

Selain itu,  ia juga mengatakan faktor cuaca ekstrim juga menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya pencemaran udara.

Baca Juga: Telusuri Biang Kerok Penyebab Polusi Udara di Jakarta, Pemerintah Didesak untuk Tugaskan BRIN Supaya Dapat Hasil Akurat

Meski begitu, Wawan pun tak menampik bahwa kualitas udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sudah tercemar.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Luckmi Purwandari juga menyebut penggunaan bahan bakar PLTU di Jakarta sudah beralih dari batu bara ke gas yang lebih ramah lingkungan.

"Sudah jelas kebijakannya bahwa transisi ini menggunakan energi terbarukan, dan PLTU yang di Jakarta sudah berubah menggunakan gas," ujar Luckmi dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Selain itu, KLHK mengklaim telah mewajibkan kepada pembangkit listrik memasang alat pantau emisi.

"KLHK juga mewajibkan pembangkit listrik untuk memasang alat pantau emisi dengan continuous emission monitoring yang real time dan terintegerasi. Jadi saya kira pengaturanya sudah jelas," 

Sama seperti Wawan, Luckmi mengatakan kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar pencemaran udara di Jakarta. Sebab menurut catatan KLHK ada lebih dari 24,5 juta sepeda motor masuk ke Jakarta pada tahun 2022.