Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengusulkan penerapan sistem ganjil genap selama 24 jam di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara. Meski dicemooh warganet, ternyata usulan itu diterima baik oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Ya ide bagus (penerapan 24 jam ganjil-genap)," kata Heru usai meninjau Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek), Jumat (25/8/2023).
Heru menilai kalau penerapan ganjil genap 24 jam itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Oleh sebab itu, Heru mengungkapkan kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal segera mengkaji usulan tersebut dengan pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan, kita kaji 2-3 hari ini, saya komunikasi dulu dengan pusat, ide bagus," ungkapnya melansir Antara.
Sebelumnya, usulan yang diajukan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mendapatkan hujatan dari warganet. Banyak yang tidak setuju karena dianggap tidak relevan dan tidak berkeadilan bagi masyarakat.
Sebab, sejumlah warganet menilai meskipun aturan itu diberlakukan, para pejabat publik tetap menggunakan kendaraannya tanpa harus khawatir karena memiliki pengawalan khusus.
"Eehh Ida.. Mobil lu enak nopol bebas GaGe, coba pikirin yang kerjanya musti wara wiri dari 1 lokasi ke lokasi lain dan diuber-uber waktu, dijaminin dulu kendaraan umum bisa tepat waktu dan mudah dijangkau. Jangan bicara ojek/taxi online ya karena gak semua mampu setiap saat harus bayar jasa mereka," cuit seorang warganet di unggahan akun Instagram @jktinfo dikutip Jumat (25/8/2023).
"Coba itu menteri dan anggota DPR mobil dinesnya juga berlaku kena ganjil genap atau disuruh sekalian naek transportasi umum.. jangan bisa nya ngasih saran doang tapi dia-dia orang tetap ga kena impactnya," teriak pemilik akun @zo*****.
Baca Juga: Aksi Siram Jalanan untuk Kurangi Dampak Polusi Udara di Jakarta Tuai Komentar Skeptis: Emang Ngaruh?
Berita Terkait
-
Persiapan JCC Senayan Hingga TMII Hampir Rampung untuk Rangkaian KTT ASEAN
-
Sejak Januari hingga Agustus 2023, BPBD DKI Jakarta Catat Ada 489 Kebakaran, Mayoritas Akibat Korsleting Listrik
-
PPSU Disebut Bisa Gratis Naik LRT Jabodebek, Heru Budi: Minimal Diskon
-
Tinjau LRT Jabodebek, Pj Gubernur Heru Budi Sebut Jokowi Soroti Pintu Kereta Tidak Pas dengan Peron
-
Uji Coba Tilang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Imbas Insiden Mobil Terabas Pagar, Siswa SDN Kalibaru 01 Belajar Daring
-
RSUD Aceh Tamiang Kembali Buka, Warga Keluhkan Penyakit Kulit dan Gangguan Pernapasan Pascabanjir
-
BGN Tegaskan Mitra MBG Jangan Ambil Untung Berlebihan: Semangka Jangan Setipis Tisu!
-
Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?
-
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru dalam Tragedi Kebakaran Ruko Terra Drone
-
Puslabfor 'Bongkar' Ulang TKP Kebakaran, Buru Bukti Jerat Bos Terra Drone
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?