Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengusulkan penerapan sistem ganjil genap selama 24 jam di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara. Meski dicemooh warganet, ternyata usulan itu diterima baik oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Ya ide bagus (penerapan 24 jam ganjil-genap)," kata Heru usai meninjau Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek), Jumat (25/8/2023).
Heru menilai kalau penerapan ganjil genap 24 jam itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Oleh sebab itu, Heru mengungkapkan kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal segera mengkaji usulan tersebut dengan pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan, kita kaji 2-3 hari ini, saya komunikasi dulu dengan pusat, ide bagus," ungkapnya melansir Antara.
Sebelumnya, usulan yang diajukan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mendapatkan hujatan dari warganet. Banyak yang tidak setuju karena dianggap tidak relevan dan tidak berkeadilan bagi masyarakat.
Sebab, sejumlah warganet menilai meskipun aturan itu diberlakukan, para pejabat publik tetap menggunakan kendaraannya tanpa harus khawatir karena memiliki pengawalan khusus.
"Eehh Ida.. Mobil lu enak nopol bebas GaGe, coba pikirin yang kerjanya musti wara wiri dari 1 lokasi ke lokasi lain dan diuber-uber waktu, dijaminin dulu kendaraan umum bisa tepat waktu dan mudah dijangkau. Jangan bicara ojek/taxi online ya karena gak semua mampu setiap saat harus bayar jasa mereka," cuit seorang warganet di unggahan akun Instagram @jktinfo dikutip Jumat (25/8/2023).
"Coba itu menteri dan anggota DPR mobil dinesnya juga berlaku kena ganjil genap atau disuruh sekalian naek transportasi umum.. jangan bisa nya ngasih saran doang tapi dia-dia orang tetap ga kena impactnya," teriak pemilik akun @zo*****.
Baca Juga: Aksi Siram Jalanan untuk Kurangi Dampak Polusi Udara di Jakarta Tuai Komentar Skeptis: Emang Ngaruh?
Berita Terkait
-
Persiapan JCC Senayan Hingga TMII Hampir Rampung untuk Rangkaian KTT ASEAN
-
Sejak Januari hingga Agustus 2023, BPBD DKI Jakarta Catat Ada 489 Kebakaran, Mayoritas Akibat Korsleting Listrik
-
PPSU Disebut Bisa Gratis Naik LRT Jabodebek, Heru Budi: Minimal Diskon
-
Tinjau LRT Jabodebek, Pj Gubernur Heru Budi Sebut Jokowi Soroti Pintu Kereta Tidak Pas dengan Peron
-
Uji Coba Tilang Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Jakarta
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme
-
Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra
-
Geger! Anggota Komcad TNI Jual Senpi Ilegal SIG Sauer di Bali, Terbongkar Modusnya
-
7 Hal Penting Terkait Dicopotnya Dezi Setiapermana dari Jabatan Kajari Magetan
-
Sampah Sisa Banjir Menumpuk di Kembangan, Wali Kota Jakbar: Proses Angkut ke Bantar Gebang
-
Diperiksa 8 Jam Soal Kasus Korupsi Haji, Eks Stafsus Menag Irit Bicara
-
Resmi! Komisi XI DPR RI Sepakati Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
-
Panglima TNI Minta Maaf atas Insiden Truk TNI Himpit Dua Polisi Hingga Tewas
-
Plot Twist Kasus Suami Lawan Jambret Jadi Tersangka: Sepakat Damai, Bentuknya Masih Abu-abu
-
Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera Terus Menunjukkan Progres Positif