Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik yang indentik dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan digadang-gadang awal mula berdirinya PKB tak lepas dari peran masyarakat Nahdliyin. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak pembahasan terkait sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berikut ini.
Melansir dari berbagai sumber, kelahiran pantai politik berlambang bola dunia yang dikelilingi 9 bintang ini disebut tidak bisa lepas dari sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sejarah partai politik yang lekat dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) ini resmi berdiri di masa reformasi, sampai saat ini.
Kini, nama besar NU kembali dikaitkan dengan politik setelah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.
Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Melansir dari laman resmi PKB, pkb.id, sejarah PKB dimulai pada tanggal 23 Juli 1998. Partai ini digagas oleh para kiai dari Nahdlatul Ulama. Beberapa diantaranya yaitu Munasir Ali, Abdurrahman Wahid, Ilyas Ruchiyat, Mustofa Bisri, dan A Muhith Muzadi.
Diketahui, Parpol ini didirikan setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Bru. Saat itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat banyak usulan dari masyarakat NU di seluruh pelosok Tanah Air.
Kemudian, sejarah PKB dimulai ketika ada yang mengusulkan supaya PBNU membentuk sebuah partai politik, mengusulkan nama parpol, lambang parpol, hingga pengurusnya. Setidaknya, ada sekitar 39 usulan nama untuk parpol PBNU ini, termasuk Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan yang terakhir Kebangkitan Bangsa.
Kelahiran PKB
Dengan adanya beragam usulan ini, tokoh PBNU kemudian menyikapinya dengan sangat hati-hati. Lantaran, berdasarkan hasil Muktamar yang ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, NU dinyatakan sebagai organisasi masyarakat yang tidak pernah melakukan kegiatan politik, maupun terkait dengan partai politik.
Baca Juga: Di Hadapan Barikade Gus Dur, Yenny Wahid: Tunggu Bulan Oktober, Saya Umumkan ke Mana Arah Kita
Dari sini, PBNU dinilai belum bisa memenuhi keinginan masyarakat, dan sejumlah kalangan NU pin mulai mendeklarasikan berdirinya parpol yang bertujuan untuk mewadahi sejumlah aspirasi masyarakat setempat. Lahirlah beberapa partai seperti Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Ummat di Cirebon.
Selepas itu, PBNU melakukan Rapat Harian Syuriyah pada tanggal 3 Juni 1998. Hasilnya dibentuklah Tim Lima dengan tugas utama untuk memenuhi berbagai aspirasi dari warga NU. Tim Lima ini diketuai oleh KH Ma'ruf Amin, dengan beranggotakan, KH M Dawam Anwar, Dr KH Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir, serta Ahmad Bagdja.
Seiring dengan tingginya keinginan warga NU untuk membentuk parpol, maka digelarlah rapat kembali pada tanggal 29 Juni 1998. Melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU ini, Tim Lima kemudian diperkuat dengan dibentuknya Tim Asistensi. Tim Asistensi diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), yang ditugaskan untuk membantu Tim Lima.
Selang beberapa waktu, tepatnya tanggal 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi melakukan sebuah pertemuan untuk mengelaborasikan tugas-tugas mereka. Selanjutnya antara tanggal 26-28 Juni 1998, kedua tim tersebut kembali melakukan rapat.
Hasil pertemuan kedua ini untuk menyusun rancangan awal pembentukan sebuah parpol. Akan tetapi, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merasa bimbang dengan adanya usulan untuk pendirian parpol ini. Lantaran, usulan ini terkesan mengaitkan agama dengan politik partai.
Arti Lambang PKB
Berita Terkait
-
Pasca Deklarasi Bakal Cawapres Anies, Cak Imin Lakukan Ziarah Makam Wali Songo
-
Dari Pengamat Politik, Politisi PDIP Hingga Golkar Kompak Kecam KPK yang Dinilai 'Jegal' Cak Imin
-
Cak Imin Kasih Keterangan usai Diperiksa KPK: Saya Sudah Jelaskan Semua
-
Lika-liku Anies Baswedan Lebih Pilih Cak Imin dan Depak AHY: Rapat Sampai Gebrak Meja
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka