Suara.com - Menjelang pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2023, sejumlah kementerian dan lembaga sudah mulai mengumumkan formasi-formasi yang akan dibutuhkan. Salah satu lembaga pemerintahan yang mengumumkan formasi adalah Mahkamah Agung. Selangkapnya, simak formasi CPNS Mahkamah Agung 2023 dalam artikel berikut.
Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), masing-masing instansi pemerintah akan mulai mengumumkan pendaftarannya pada tanggal 16-30 September 2023 mendatang. Meskipun begitu, beberapa instansi sudah mulai mengumumkan formasi CPNS 2023. Adapun, pendaftaran CPNS tahun ini dimulai pada tanggal 17 September 2023.
Untuk formasi CPNS Mahkamah Agung 2023 terbagi atas dua kategori jabatan, antara lain yaitu Ahli Pertama-Pranata Peradilan dan juga Klerek-Analis Perkara Peradilan. Adapuk kedua kategori jabatan pada formasi CPNS di MA tahun 2023 secara resmi sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Seperti yang diketahui, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS merulakan jumlah jabatan yang akan dibutuhkan oleh masing-masing lembaga dan instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah tentu memiliki kebutuhan jabatan yang berbeda-beda sehingga formasi CPNS akan bervariasi.
Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023
Mengutip lampiran XXXV Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, tercatat ada sebanyak 1.669 formasi CPNS yang dibuka untuk pelamar lulusan S1 dari berbagai jurusan oleh Mahkamah Agung.
Berikut ini adalah rincian formasi CPNS Mahkamah Agung 2023 untuk para peserta lulusan S1 dengan kategori formasi Ahli Pertama-Pranata Peradilan dan juga Kleker-Analis Perkara Peradilan.
1. Formasi Ahli Pertama-Pranata Peradilan
MA bakal membuka formasi untuk posisi Ahli Pertama-Pranata Peradilan sebanyak 25 formasi bagi peserta lulusan S1. Posisi Ahli Pertama-Pranata Peradilan ini tersedia untuk kualifikasi pendidikan berikut:
Baca Juga: Cara Buat Akun SSCASN 2023 untuk Daftar CPNS dan PPPK, Mudah!
• S1 Hukum
• S1 Ilmu Hukum
• S1 Hukum Islam
• S1 Syariah (Ahwal Jinayah)
• S1 Syariah (Ahwal Syakhsiyyah)
• S1 Syariah (Siyasah Syar'iyah)
Berita Terkait
-
Cara Buat Akun SSCASN 2023 untuk Daftar CPNS dan PPPK, Mudah!
-
Update Jadwal Tes CPNS 2023 Resmi dari BKN, Ada Perubahan Tanggal?
-
Daftar Formasi CPNS KPK 2023 Lengkap dengan Persyaratan Khusus
-
Daftar Rincian Formasi CPNS Kemenhub 2023, Lengkap dengan Persyaratan
-
5 Perbedaan CPNS dan PPPK: Status, Hak, Masa Kerja hingga Besaran Gaji
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Polisi Bongkar Perusak Kebun Teh Pangalengan Bandung, Anggota DPR Acungi Jempol: Harus Diusut Tuntas
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum