Suara.com - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyoroti munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan pada salah satu stasiun televisi nasional.
Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati meninta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas peristiwa yang dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran pemilu itu.
Namun, dia menganggap penindakkan tersebut sulit dilakukan lantaran regulasi pemilu antara sosialisasi dan kampanye dinilai lemah.
Neni menjelaskan dalam Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik sebelum masa kampanye.
"Aturan kampanye yang absurd sehingga sulit membedakan antara sosialisasi dan kampanye. Dalam aturan sosialisasi, hanya untuk partai politik peserta pemilu sementara untuk para kontestan bacapres bacawapres, tidak diatur sehingga saat ini seperti tarung bebas dan terjadi adanya ketidaksetaraan antar satu kandidat dengan kandidat lain," kata Neni kepada wartawan, Senin (11/9/2023).
"Para kontestan sesuka hati melakukan curi start kampanye,” tambah dia.
Lebih lanjut, dia berharap ada hasil kajian KPI dan Bawaslu yang progresif serta tidak tekstual agar iklan kampanye yang dinilai kurang mendidik ini tidak diikuti oleh kandidat lain.
"Saya juga berharap agar media tidak partisan secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat karena ini menyangkut frekuensi publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan politik praktis," tutur Neni.
Dia mendorong para kandidat lain agar dapat melakukan pengeloaan citra diri secara etis, bermoral, dan beradab, termasuk di media dengan tidak menampilkan sosialisasi politik primitif.
"Jangan karena memiliki penguasaan media sehingga dapat bertindak tidak etis dan estetis yang dibungkus dengan iklan sosialisasi kandidat tanpa mengindahkan regulasi dan aturan main dalam pemilu," tandas Neni.
Berita Terkait
-
Demokrat Intenskan Komunikasi ke Dua Koalisi Pasca KPU Berencana Ubah Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres
-
Gestur Erick Thohir Kala Jokowi Sebut Menteri Tak Usah Mundur Kalau Maju di Pilpres 2024
-
PPP: Hanya Nama Sandiaga yang Muncul di Pertemuan Ketum, Partai Lain Tak Ajukan Cawapres Ganjar
-
Adu Hebat Sandi Uno vs Mahfud MD vs Ridwan Kamil: Kandidat Cawapres Ganjar
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi