Realisasi 80 Persen, Kurikulum Merdeka Siap Menjadi Kurikulum Nasional pada 2024

Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo menyatakan, sebanyak 80 persen sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Sebanyak 80 persen sekolah di Indonesia sudah mengadopsi Kurikulum Merdeka untuk menggantikan kurikulum sebelumnya. Hal ini terus berkembang sejak awal 2022, saat Kurikulum Merdeka kita kenalkan kepada satuan pendidikan. Dengan begini, kami optimistis bahwa target Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional akan terealisasi pada 2024,” kata Anindito atau yang akrab disapa Nino, di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Proses implementasi Kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara bertahap pada 2020. Kurikulum ini diuji coba pada 3.000 sekolah di Indonesia, termasuk di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Selanjutnya pada tahun 2022, Kemendikbudristek membuka pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka pada setiap satuan pendidikan. Hasilnya, sebanyak 140 ribu satuan pendidikan secara sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka.

Tahun ini, Nino meneruskan, Kemendikburistek kembali membuka pendaftaran yang menarik 160 ribu satuan pendidikan. Secara total, lebih dari 300 ribu satuan pendidikan sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Bahkan, sebelum Kurikulum Merdeka ini ditetapkan sebagai kurikulum nasional, data menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka diterima dengan baik oleh satuan pendidikan,” katanya.

Nino juga memastikan, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi, misi, serta kebutuhan belajar para peserta didik. Dengan fleksibilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

“Fleksibilitas Kurikulum Merdeka menuntut inisiatif, keaktifan, dan kepercayaan diri ibu dan bapak guru untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri,” ucap Nino.

Baca Juga: Tim FMIPA UNNES Gandeng KKG Gugus Srikandi Dukung Kurikulum Merdeka untuk Pendidikan SD

Untuk mempermudah pendidik dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek telah menyediakan ragam contoh kurikulum operasional, modul ajar, dan dokumen lainnya di Platform Merdeka Mengajar.

“Tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan untuk membuat dokumen-dokumen baru dari nol. Perubahan kurikulum ini bukan soal administrasi, tetapi perbaikan kualitas pembelajaran,” ucap Nino.

Implementasi Kurikulum Merdeka pun disambut baik satuan pendidikan. Kepala Sekolah Dasar Kemala Bhayangkari 01 Balikpapan, Baharudin, mengatakan, Kurikulum Merdeka memiliki perbedaan dengan Kurikulum 2013 karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang seluasnya bagi pendidik dan peserta didik untuk berkolaborasi dalam merancang pembelajaran mulai dari perencanaan hingga hasil yang ingin dicapai bersama.

“Berkat impelementasi Kurikulum Merdeka, anak menjadi senang, guru menjadi tenang, dan orang tua menjadi bahagia sesuai dengan motto sekolah. Kenapa anak-anak senang? Karena mereka dilibatkan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap asesmen yang dahulu tidak seperti itu,” kata Baharudin.

Baharudin meneruskan, inti dari implementasi Kurikulum Merdeka adalah agar pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap kelasnya. Dalam setahun terakhir ini, para guru juga memiliki rapor masing-masing untuk mengetahui progres dari implementasi Kurikulum Merdeka.

“Jadi Kurikulum Merdeka dirancang sedemikian rupa agar anak-anak lebih nyaman ketika belajar. Kemudian tidak dipaksa buru-buru untuk menguasai suatu pelajaran,” ujarnya.