Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan hubungan antara PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang tidak erat.
"Soal hubungan dengan PKB tidak erat, memang tidak erat," kata Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Hubungan tidak erat itu tidak hanya terjadi antara PBNU dan PKB. Yahya menegaskan ketidakeratan hubungan juga dialami PBNU dengan partai politik lainnya.
"Sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain. Karena semuanya ini kita anggap sama," ujarnya.
Sebelumnya, Yahya mengaku ada sejumlah pihak politik yang mendatangi pihaknya. Namun, dia menjelaskan ketertarikan itu hanya sesaat karena PBNU tegas untuk tetap netral pada Pemilu 2024.
"Awal-awal ada yang datang tapi saya kira sekarang sudah kapok," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).
Dia menjelaskan bahwa dalam Musyawarah Nasional, para ulama NU akan berdiskusi perihal Pemilu 2024. Namun, dia meyakini sikap PBNU akan tetap sesuai dengan keputusan muktamar, yaitu bersikap netral.
"Dulu, sebelum tahun 70, NU pernah menjadi parpol memang, tapi para ulama sudah bersepakat membuat keputusan bahwa NU tidak lagi beroperasi sebagai parpol, tidak lagi menjalankan fungsi politik praktis, tapi kembali kepada fungsinya sebagai organisasi masyarakat keagamaan," tutur Gus Yahya.
"Itu keputusan Muktamar tahun 1984 yang dulu terkenal sebagai keputusan kembali ke khitoh," tambah dia.
Baca Juga: Cak Imin: Kami Tidak Pernah Politisasi Masjid, Tapi Nggak Tahu Kok Banyak Amin di Masjid?
Meski begitu, dia menegaskan para ulama NU tetap menginginkan agar Pemilu 2024 nanti berjalan dengan lancar dan damai sehingga PBNU mengimbau warganya untuk memastikan pemilu tetap berlangsung dengan baik.
"Ulama punya concern agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar supaya hasilnya berkualitas prosesnya aman, damai, san seterusnya," ujar Gus Yahya.
"Saya kira mungkin nanti akan ada imbauan-imbauan semacam itu," tandas dia.
Berita Terkait
-
Ogah Khianati Amanat, Gus Yahya Pastikan PBNU Tak akan Dukung Paslon Tertentu
-
Cak Imin Bakal Khotbah Jumatan di Masjid Al Fathu Bandung, PKB Klaim Bukan Kampanye Cawapres
-
Bila Pemilu Digelar Hari Ini, Pemilih PKB Lebih Banyak Coblos Prabowo Dibanding Anies-Muhaimin
-
Cak Imin: Kami Tidak Pernah Politisasi Masjid, Tapi Nggak Tahu Kok Banyak Amin di Masjid?
-
Menag Yaqut Sebut yang Pilih Amin Itu Bid'ah, PKB: Dianggap Publik Cuma Sampah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu