PDIP Bahas Isu Kedaulatan Pangan, Hasto: Ini Lebih Penting Dari Siapa yang akan Jadi Cawapres

Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar diskusi mengenai bertema Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9/2023). Pembahasan digelar menyambut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang rencananya digelar pada akhir September 2023.

Diskusi tersebut dihadiri Peneliti dan Ahli Teknologi Budidaya Kedelai Ali Zum, serta tiga guru besar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) seperti Bayu Khrisnamurti, Dwi Andreas Santoso, dan Aris Purwanto hadir dalam diskusi.

Dalam kesempatan itu, Ali Zum membahas bahwa sebuah negara bisa dikatakan maju apabila bangsa tersebut punya nasionalisme tinggi demi menciptakan kedaulatan pangan.

"Negara yang maju adalah negara yang punya nasionalisme tinggi. Pangan itu bukti nasionalisme, karena pangan adalah garda terdepan dari kedaulatan suatu bangsa," ujar Ali Zum dalam diskusi itu.

Menurutnya, kedaulatan pangan merupakan wujud dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata.

Ia menilai Indonesia bisa menjadi negara yang mampu mewujudkan kedaulatan pangan karena sektor pertanian ada seluruh daerah di Indonesia.

"Di situ lah sishankamrata itu terbukti di dalam pangan Indonesia, karena rakyat bisa memproduksi pangan. Hampir di semua daerah bisa di sektor pertanian," ucap Ali Zum.

Kendati demikian, ia melihat praktik di lapangan belakangan ini masih menunjukkan Indonesia belum selesai mewujudkan kedaulatan pangan.

Ia mencontohkan tentang masih kurangnya perhatian negara di sektor pertanian kedelai dengan tidak membuat kebijakan tepat di sektor tersebut.

Baca Juga: Tak Bicara Syarat Jadikan AHY Cawapres Prabowo, Demokrat Sadar Diri: Kami Masuk Rumah Orang Sudah Ada Penghuninya

"Mulai dari impor sampai birokrasinya, menutup pangsa pasar dari berbagai petani lokal di Indonesia. Kedelai sebagus ini, saya tawarkan kepada pengrajin, ditawarkan, kalau boleh Rp 9 ribu. Apa enggak rugi sebagai petani lokal dengan kedelai impor," katanya.

Oleh karena itu, Indonesia harus cepat mewujudkan kedaulatan pangan dengan adanya potensi krisis makanan pada 2025.

"Ini ancaman pangan, krisis 2025 bahwa saya meyakini pada 2025 ini akan terjadi gejolak dunia, karena sudah dimulai sebelum perang Rusia-Ukraina. Ini yang menyebabkan matinya distribusi pangan dan logistik pupuk," ungkap Ali Zum.

Setelah diskusi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pembahasan soal kedaulatan pangan lebih penting untuk dilaksanakan ketimbang menentukan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

"Jadi ini jauh lebih menarik dibanding siapa yang akan menjadi cawapres. Karena masalah pangan itu menyangkut mati hidupnya kita," katanya.