Suara.com - Program pembagian pangan bersubsidi untuk penerima bantuan sosial di Jakarta belakangan menuai polemik. Warga harus rela antre sejak subuh hingga muncul pungutan liar (pungli) untuk memudahkan antrean.
Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, stok pangan bukan menjadi penyebab dari munculnya masalah tersebut.
Ia mengklaim ketersediaan barang murah sudah mencukupi kuota penerima.
"Hasil investigasi atas laporan kasus antrian periode bulan Juli sampai dengan September 2023, ditemukan fakta bahwa stok pangan di lokasi terkait masih tersisa atau cukup," ujar Eli saat dihubungi Suara.com, Rabu (20/9/2023).
Lebih lanjut, untuk mengatasi masalah membludaknya antrean pihaknya akan menambah titik pembagian pangan bersubsidi.
"Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa atau antrean," ucapnya.
Selain itu, ia menyebut petugas sudah melaksanakan sosialisasi terkait waktu pembagian pangan bersubsidi.
Masyrakat diminta datang pukul 07.00 dan pembagian dimulai pukul 09.00 sampai 16.00 WIB.
"Mekanisme pendistribusian pangan Memberikan informasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan atau pembagian nomor antrian dan waktu transaksi yang diberikan," katanya.
Baca Juga: Janji Telusuri Pungli Antrean Program Pangan Murah, Heru Budi: Kalau Pelakunya Aparat Kita Tindak
Sebelumnya, sejumlah warga Cilincing, Jakarta Utara mengantre di lokasi penyaluran pangan murah KJP Plus RPTRA Pesona Tipar sejak pukul 02.30 WIB dini hari karena khawatir tidak kebagian jatah pangan murah dari program KJP Plus.
Penyebabnya, menurut ibu Dede (41) dan Imas (36), perwakilan warga setempat, adalah karena titik penyaluran pangan murah KJP Plus di pasar-pasar belum dibuka.
Merespons keterangan warga, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Lya Imbasari mengatakan, saat ini Pasar Jaya sedang coba mengatasi permasalahan di lapangan dengan membuatkan antrean daring (online).
"Antrean 'online' akan segera diujicobakan. Jika sudah selesai, mudah-mudahan dapat mengatasi permasalahan di lapangan," kata Lya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT