Suara.com - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat bicara terkait isu Presiden Joko Widodo yang diusulkan menjadi Ketua Umum PDIP pengganti Megawati Soekarnoputri. Dia secara pribadi mengatakan setuju dengan usulan tersebut.
Menurutnya, semua kader PDI Perjuangan yang diusulkan oleh siapapun berarti memang memiliki potensi. Dia sendiri tidak mempermasalahkan usulan tersebut.
"Setuju, kandani. Pokoknya kalau dari kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi," kata FX Rudy dikutip melalui kanal Youtube Berita Surakarta, Senin (2/10/2023).
"Pak Jokowi diusung untuk menjadi Ketua Umum PDIP yo ra masalah," sambungnya.
Selain itu, kata dia, alasan menyetujui usulan tersebut adalah Jokowi mampu mengelola 270 juta rakyat Indonesia. Dengan pengalamannya itu tentu Jokowi mampu memimpin organisasi dan kader PDI Perjuangan seluruh tanah air.
"Lah sekarang mohon maaf, mengelola 270 juta (penduduk) lebih itu aja merdeka, nyaman kok. Lah kalau PDI Perjuangan hanya 140 juta itu aja kan lebih nyaman toh," tutur Dia.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa semua usulan tersebut akan diputuskan di kongres PDIP. Pembuat keputusan juga bukan hanya dia, melainkan ada petinggi PDIP lainnya.
"Itu kongres nanti yang menentukan, bukan saya bukan Mas Guntur saja, jadi semua keputusan itu di kongres," lanjutnya.
Namun, Rudi juga menambahkan sampai saat ini PDIP belum berbicara mengenai kapan terselenggaranya kongres. Pembicaraan masih seputar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di pemilu mendatang.
Baca Juga: Makna Motif Batik Parang yang Dipakai Jokowi di Istana Berbatik
"Kami belum bicara kongres kok, kami bicara menang pileg piplres satu putaran dulu," katanya.
Dia menambahkan, persoalan pemilihan ketua umum, pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan akan dilakukan setelah pilkada selesai.
Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming enggan menanggapi akan isu tersebut. Dia mengatakan, sebagai kader biasa dia tidak memiliki kuasa untuk menanggapi wacana Jokowi menjadi ketum PDIP.
"Untuk yang itu yang bisa jawab pimpinan-pimpinan. Saya kan cuma kader biasa, beliau yang bisa jawab, Pak Rudi, ketua-ketua yang bisa jawab," imbuh Gibran.
____________________
Kontributor: Ayuni Sarah
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK