Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan bakal kembali ke Indonesia setelah mendapat perintah dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Menurut Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, Syahrul akan kembali pada Kamis (5/10/2023).
"Perintah ketua umum, segera kembali ke Tanah Air," ujar Sahroni kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Ahmad Sahroni juga memastikan, sekembalinya SYL ke tanah air akan diminta menghadap Surya Paloh.
"Setelah kembali, Pak Mentan akan menghadap Ketua Umum dahulu," kata Anggota DPR Komisi III tersebut.
Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengaku kehilangan kontak dengan SYL. Meski begitu, Sahroni mengemukakan, SYL sedang ada kegiatan lain yang sudah terjadwal di luar negeri.
"Pak Mentan lagi ada giat lain yang memang sudah terjadwal. Tapi Pak Mentan akan masuk Indonesia tanggal 5 Oktober," ungkap Sahroni.
Sebelumnya, kabar terakhir menunjukkan posisi Mentan SYL sapaan akrabnya akan kembali ke Tanah Air usai lawatannya dari Roma, Italia.
Harvick mengaku sampai tidak tahu keberadaan koleganya tersebut.
"Sampai hari ini kita masih mencari keberadaan pak menteri sampai detik ini belum ada kabar keberadaan pak menteri," kata Harvick di Istana Negara, Jakarta Selasa (3/10/2023).
Harvick sendiri hadir di Istana Negara untuk mewakili Mentan SYL mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait El Nino atau musim kemarau panjang.
Dia mengatakan terakhir kali dirinya bertemu dengan Syahrul saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Setelah kembali ke Indonesia dia mengaku belum mendapatkan kabar sedikitpun dari Syahrul.
"Belum tahu kita posisi terakhir. Belum ada sama sekali," sebut Harvick.
Soal posisi Menteri Pertanian yang terlihat mengalami kekosongan, Harvick mengatakan dirinya mendapat arahan dari Jokowi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menteri untuk sementara.
"Secara otomatis karena saya pejabat yang satu kotak sama pak Menteri apalagi sama-sama dilantik presiden, tentu untuk mengisi kekosongan apalagi yang bersifat policy dan kebijakan keputusan strategis tentu tak harus berhenti," katanya.
Berita Terkait
-
NasDem Jamin SYL Balik ke Indonesia Tanggal 5 Oktober 2023, Ahmad Sahroni: Ada Giat Lain yang Terjadwal
-
Syahrul Yasin Limpo Mendadak 'Raib' usai Dikabarkan Tersangka, KPK Pastikan Usut Tuntas Kasus Korupsi Kementan
-
SYL 'Hilang' di Luar Negeri, Dirjen Imigrasi: Seharusnya Sampai di Indonesia Tanggal 1 Oktober
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum