Suara.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tingkatkan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (SIM Linmas) untuk mendukung pemantauan dan pelaporan Pemilu dan Pilkada 2024. Upaya itu dilakukan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Aplikasi SIM Linmas. Bimtek tersebut berlangsung mulai tanggal 18 hingga 21 Oktober 2023 di Jakarta.
Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Edi Samsudin Nasution mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) bertugas menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas). Hal ini termasuk dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Persentase pemilih pada Pilkada tahun 2020 sebesar 76,13 persen, lebih besar dibandingkan Pemilu Amerika Serikat sebesar 66,9 persen, dan Pemilu Korea Selatan sebesar 66,20 persen di tahun yang sama,” kata Edi.
Sementara itu, berdasarkan data agregat jumlah anggota Satlinmas pada 2022 sebanyak 1.224.900 orang, sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 2024 sebanyak 1.631.762 lokasi.
“Pemerintah mengorganisir dan mendata kembali anggota Satlinmas melalui aplikasi SIM Linmas,” ungkap Edi.
Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 311.1/6702/BAK perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat Aplikasi SIM Linmas.
“Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas umum penyelenggara pemerintah daerah siap mendukung penyelenggaraan kegiatan dengan menyusun arah kebijakan dan strategis yang berkaitan dengan Trantibum Linmas guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024,” tandas Edi.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah narasumber di antaranya Kasubdit Fasilitasi Keuangan Desa Ira Hayatunnisma, Direktur LK3P Universitas Indonesia Farhan Muntafa, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Subdit Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Ditjen Bina Keuangan Daerah Winardito, serta Kasubdit Linmas Fadly Elwa Purwansyah.
Baca Juga: Kominfo Sorot Ancaman Hoaks Berbasis AI Jelang Pilpres 2024, Siapkan Aturan Khusus
Berita Terkait
-
Di Rapimnas PPP, Sandiaga Beberkan Strategi Raup Target 11 Juta Suara
-
AI Elecbot: Inovasi Teknologi Cakradata Menjelang Pemilu 2024
-
Gagal Jadi Cawapres, Sandiaga Fokus 'Hijaukan' 180 Juta Suara Gen Z
-
Masyarakat Lintas Agama & Suku Berikrar Merawat Keberagaman, Wapres Ma'ruf Amin: Jaga Keutuhan Bangsa!
-
Pilpres Bakal Dilakukan Dua Putaran, Warga: Kasian Petugas KPPS-nya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Ulah Camat di Karawang Diduga Tipu Warga Rp1,2 Miliar Modus Jual Rumah, Bupati Aep Syaepuloh Murka
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat