Suara.com - Polda Metro Jaya memastikan belum menggunakan cara jemput paksa terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Ini terkait adanya desakan jemput paksa yang disampaikan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
Novel Baswedan mendesak penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan upaya jemput paksa terhadap Firli. Pasalnya, ia mencurigai Firli akan melarikan diri.
Novel menilai upaya jemput paksa ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pengungkapan kasus tersebut.
"Besar kemungkinan Firli akan melarikan diri. Penyidik mestinya pertimbangkan untuk dilakukan upaya paksa/penangkapan agar kasusnya bisa segera tuntas," kata Novel saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (23/10/2023).
Diketahui, Firli pada Selasa (24/10/2023) besok sudah dijadwalkan akan diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Jika Firli besok tidak hadir, Polisi lebih dulu melayangkan surat panggilan kedua.
Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan upaya jemput paksa belum akan dilakukan terhadap Firli.
"Apabila nanti tidak hadir lagi pada hari yang kita tentukan pada minggu depan kita akan kirimkan surat panggilan yang kedua," kata Ade kepada wartawan, Jumat (20/10/2023).
Ade menjelaskan, bahwa penyidik belum memiliki wewenang untuk melakukan upaya jemput paksa. Sebab pemeriksaan besok merupakan panggilan yang pertama setelah Firli meminta ditunda pada pemeriksaan Jumat (20/10/2023) lalu.
"Di tahap penyidikan ini, ini panggilan yang pertama terhadap saksi FB sebagai Ketua KPK," jelasnya.
Baca Juga: Dirut PTPP Dipanggil KPK Imbas Dugaan Kasus Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida
Alasan Dinas
Pada Jumat (20/10/2023) lalu Firli melalui Biro Hukum KPK meminta penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan terhadapnya. Lewat surat yang dikirim ke penyidik Firli beralasan sedang ada dinas.
Selain itu, Firli juga berdalih mesti mempelajari terlebih dahulu materi pemeriksaan.
Menyikapi surat tersebut, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Selasa (24/10/2023) besok.
Tag
Berita Terkait
-
Khawatir Firli Bahuri Kabur, Eks Penyidik KPK Desak Polisi Lakukan Upaya Paksa
-
Dugaan Pelanggaran Etik Bertemu SYL, Dewas KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Firli Bahuri
-
Polisi Periksa 3 Saksi Kasus Pemerasan Terhadap SYL, Salah Satunya Ajudan Pejabat Eselon I Kementan
-
Dirut PTPP Dipanggil KPK Imbas Dugaan Kasus Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT