Suara.com - Polda Metro Jaya memastikan belum menggunakan cara jemput paksa terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Ini terkait adanya desakan jemput paksa yang disampaikan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
Novel Baswedan mendesak penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan upaya jemput paksa terhadap Firli. Pasalnya, ia mencurigai Firli akan melarikan diri.
Novel menilai upaya jemput paksa ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pengungkapan kasus tersebut.
"Besar kemungkinan Firli akan melarikan diri. Penyidik mestinya pertimbangkan untuk dilakukan upaya paksa/penangkapan agar kasusnya bisa segera tuntas," kata Novel saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (23/10/2023).
Diketahui, Firli pada Selasa (24/10/2023) besok sudah dijadwalkan akan diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Jika Firli besok tidak hadir, Polisi lebih dulu melayangkan surat panggilan kedua.
Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan upaya jemput paksa belum akan dilakukan terhadap Firli.
"Apabila nanti tidak hadir lagi pada hari yang kita tentukan pada minggu depan kita akan kirimkan surat panggilan yang kedua," kata Ade kepada wartawan, Jumat (20/10/2023).
Ade menjelaskan, bahwa penyidik belum memiliki wewenang untuk melakukan upaya jemput paksa. Sebab pemeriksaan besok merupakan panggilan yang pertama setelah Firli meminta ditunda pada pemeriksaan Jumat (20/10/2023) lalu.
"Di tahap penyidikan ini, ini panggilan yang pertama terhadap saksi FB sebagai Ketua KPK," jelasnya.
Baca Juga: Dirut PTPP Dipanggil KPK Imbas Dugaan Kasus Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida
Alasan Dinas
Pada Jumat (20/10/2023) lalu Firli melalui Biro Hukum KPK meminta penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan terhadapnya. Lewat surat yang dikirim ke penyidik Firli beralasan sedang ada dinas.
Selain itu, Firli juga berdalih mesti mempelajari terlebih dahulu materi pemeriksaan.
Menyikapi surat tersebut, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Selasa (24/10/2023) besok.
Tag
Berita Terkait
-
Khawatir Firli Bahuri Kabur, Eks Penyidik KPK Desak Polisi Lakukan Upaya Paksa
-
Dugaan Pelanggaran Etik Bertemu SYL, Dewas KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Firli Bahuri
-
Polisi Periksa 3 Saksi Kasus Pemerasan Terhadap SYL, Salah Satunya Ajudan Pejabat Eselon I Kementan
-
Dirut PTPP Dipanggil KPK Imbas Dugaan Kasus Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!