Suara.com - Pengumuman pasangan capres dan cawapres dari masing-masing koalisi telah dilakukan. Terdapat tiga pasangan utama yang hingga saat ini muncul, yakni Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin, dan Prabowo-Gibran. Lalu apakah bisa ganti cawapres saat sudah ditetapkan seperti ini?
Pertanyaan ini sendiri muncul lantaran dikabarkan pihak Koalisi Indonesia Maju atau KIM masih memiliki kegelisahan pada cawapres yang dipilih oleh Prabowo. Dikabarkan PAN masih mengupayakan Erick Thohir untuk menggantikan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo.
Aturan yang Berlaku
Regulasi yang berlaku untuk konteks pergantian bakal capres atau cawapres sendiri tercantum dalam beleid Peraturan KPU No. 22 Tahun 2018, tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil presiden.
Aturannya adalah jika bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat, KPU akan membuat berita acara verifikasi dokumen perbaikan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada perbaikan (tiga hari), maka capres atau cawapres dinyatakan tidak memenuhi syarat mutlak.
KPU akan meminta partai dan koalisi mengusulkan paslon baru sebagai pengganti, dengan tempo paling lama 14 hari sejak surat permintaan dari KPI diterima oleh koalisi pengusung. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi akan dilakukan selambat-lambatnya empat hari setelah surat pengusulan diterima.
Jika kemudian paslon yang diusulkan tetap tidak sesuai dengan persyaratan dari KPU, maka koalisi dinyatakan tidak dapat mengajukan kembali bakal paslon pengganti dan gagal menyediakan pasangan sesuai dengan syarat yang diberikan.
Kesimpulannya, paslon boleh diganti dalam waktu terbatas sesuai peraturan, selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU. Penggantian ini diperbolehkan sebelum pasangan ini ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan yang akan berkontestasi dalam pilpres.
Dalam Pasal 33, partai politik dan koalisi dilarang menarik calon maupun paslon yang telah ditetapkan oleh KPU.
Baca Juga: Masih Nyeleneh, Gaya Politik Gibran Jadi Sorotan: Belum Tampak Keseriusan Jadi Cawapres Prabowo
Syarat Khusus Mengganti Capres atau Cawapres
Namun demikian terdapat syarat khusus jika partai atau koalisi pendukung terpaksa mengganti bacapres dan bacawapres yang diusung. Hal ini disebutkan dalam pasal 35, penggantian calon dapat dilakukan dalam hal bakal calon, bakal pasangan calon, calon, atau pasangan calon berhalangan tetap saat:
- Sampai dengan tujuh hari sebelum penetapan pasangan calon
- Sejak penetapan pasangan calon sampai enam puluh hari sebelum pemungutan suara
- Dimulainya tahapan pemilu putaran kedua
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
-
Bisakah Kader Partai Mencalonkan Diri dari Partai Lain, Ini Penjelasannya
-
Wasekjen PDIP Singgung Soal Etika saat Ditanya Hubungan Jokowi dan Megawati
-
Ditanya Soal Nasib Gibran di PDIP, Utut Adianto: Kita Tunggu Aja
-
Cerita Mahfud MD Pernah Dilarang Masuk Politik oleh Gus Dur, Kini Dampingi Ganjar Jadi Cawapres
-
Masih Nyeleneh, Gaya Politik Gibran Jadi Sorotan: Belum Tampak Keseriusan Jadi Cawapres Prabowo
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Candaan Jubir Gedung Putih Viral Usai Insiden Penembakan, Bak Prediksi Masa Depan
-
Tring Golden Run 2026, Pegadaian Gaungkan Investasi Emas Lewat Event Lari dan Pegadaian Peduli
-
Little Aresha Ternyata Ilegal! Pemda DIY Langsung Sisir Perizinan Seluruh Daycare di Yogyakarta
-
Kebakaran Hutan di Iwate Meluas, 3.000 Warga Otsuchi Dievakuasi
-
Ketum TP PKK Soroti Pentingnya Keamanan Perempuan di Semua Ruang, Termasuk Dunia Digital
-
KPAI: Anak Korban Kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta Berpotensi Alami Trauma Serius!
-
AS Perketat Aturan Kartu Hijau, Pemohon yang Mendukung Palestina akan Ditolak
-
Rektor Paramadina: Penutupan Prodi Visi Jangka Pendek, Kampus Bukan Sekadar Cetak Pekerja!
-
Polisi Sikat Markas Narkoba Viral di Kebon Melati, 9 Orang Ditangkap dari Pinggir Rel!
-
Menaker Yassierli: Lulusan Perguruan Tinggi harus Miliki Strategi Triple Readiness Hadapi Era AI