Suara.com - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan perombakan alias reshuffle kabinet merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Termasuk nantinya, dalam menentukan pengisi kursi Menteri Pertanian (Mentan) yang kosong sepeninggalan Syarul Yasin Limpo.
Pernyataan itu disampaikan Herzaky menanggapi kabar Jokowi yang disebut bakal menunjuk Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Pihaknya kemudian menyerahkan urusan penunjukan menteri sepenuhnya kepada Jokowi.
"Bagaimanapun reshuffle itu adalah hak prerogatif bapak presiden kalau bagi kami, ya itu kan wewenang beliau, itu kan kebutuhan beliau," ujar Herzaky saat ditemui Suara.com dan wartawan lain di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Selasa (24/10/2024).
Namun, Herzaky menyebut pertanian merupakan salah satu bidang prioritas dari AHY dan Demokrat.
Menurutnya, jika dipercaya mengisi jabatan di pemerintahan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah prioritas.
"Demokrat misal kami dipercaya di pemerintahan tentu prioritas kami pertanian salah satunya bagaimana penyediaan pupuk murah, bagaimana misalnya dalam konteks kualitas produk produk pertanian kita itu juga makin bagus," ucapnya.
Ia pun meyakini siapapun yang dipilih Jokowi untuk mengisi posisi Mentan adalah sosok terbaik. Apalagi, Jokowi pastinya ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik dan dikenang masyarakat.
"Presiden itu kan pengen yang terbaik lah. Nggak mungkin dia membuat tidak ingin yang terbaik lah. Nggak mungkin dia membuat tidak ingin yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet alias reshuffle. Rencananya, reshuffle akan dilakukan pada pekan ini.
Baca Juga: AHY Dijadwalkan Bakal Isi Kuliah Umum di Fakultas Pertanian Unpad, Persiapan Jadi Mentan?
"Mungkin minggu ini," kata Jokowi usai menghadiri seminar ekonomi di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Kendati demikian, Kepala Negara belum mau menyebut hari apa dirinya akan melakukan reshuffle. Ia mengklaim rencana pergantian pemain di Kabinet Indonesia Maju itu masih dalam tahap persiapan.
"Lagi disiapkan," ucapnya.
Meski begitu, ia menegaskan akan ada menteri baru untuk mengisi pos Kementerian Pertanian (Kementan).
"(Isi pos) menteri pertanian," terangnya.
Sebagaimana diketahui, kursi menteri pertanian (mentan) saat ini diisi oleh pelaksana tugas (plt) yakni Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi