Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap sel-sel tidur teroris yang berpotensi mengancam pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Listyo merespons penangkapan 59 teroris yang dilakukan Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri jelang Pemilu. Berdasar hasil pemeriksaan beberapa di antaranya telah merencanakan melakukan serangan untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu.
"Tentunya kita siapkan di semua wilayah kantong-kantong yang memang kita tengarai bahwa di situ banyak sel-sel tidur untuk betul-betul kita awasi secara ketat," kata Listyo kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).
Listyo juga memastikan pihaknya akan mengambil langkah cepat jika ditemukan adanya potensi atau tanda-tanda yang dampak menganggu keamanan. Khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
"Saya kira itu menjadi bagian tugas kita. Mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan dengan baik dan semuanya bisa berjalan aman," katanya.
Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri menangkap 59 tersangka teroris selama periode Oktober 2023. Beberapa di antaranya mengaku telah merencanakan melakukan serangan untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu.
Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar merincikan 59 tersangka teroris ini meliputi jaringan kelompok Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Anshor Daulah (AD).
Salah satu tersangka teroris berinisial AU yang terafiliasi dengan kelompok JAD hendak melakukan serangan untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu karena menilai demokrasi sebagai bentuk maksiat.
"Demokraai ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka. Sehingga ada keinginan untuk mengagalkan atau untuk menganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut," kata Aswin di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).
Baca Juga: Densus 88 Tangkap 59 Tersangka Teroris yang Akan Kacaukan Pemilu 2024, 1 Diamankan di Kalbar
Dari tangan AU, kata Aswin, penyidik turut menyita beberapa bareng bukti. Beberapa di antaranya berupa senjata api atau senpi jenis AK47, revolver, hingga bahan peledak.
"Densus 88 tidak mentolelir ancaman sekecil apapun terhadap keamanan dalam negeri kita. Apalagi dalam situasi menjelang atau dalam rangkaian pesta demokrasi Pemilu," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Truk Pengangkut Logistik Pemilu 2024 Kecelakaan di Lampung Timur, Satu Orang Meninggal Dunia
-
Prabowo, Gibran, dan Strategi Pemasaran
-
4 Jenderal Eks Sahabat Jokowi di Solo yang Kini Duduki Jabatan Mentereng
-
Densus 88 Tangkap 59 Tersangka Teroris yang Akan Kacaukan Pemilu 2024, 1 Diamankan di Kalbar
-
40 Anggota Terorisnya Dibekuk Densus 88, Ini Profil JAD
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak